Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kinerja sejumlah menteri ekonomi dan lingkungan hidup mendapat sorotan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan penilaian dan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), ada beberapa nama dianggap layak untuk di-reshuffle atau dirombak karena masuk kategori 'merah'.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sektor ekonomi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor minus 39. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kinerja Budi Arie belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. “Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” ujar Bhima dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri lain yang turut mendapat sorotan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan nilai rapor minus 16. Kemudian, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, memiliki skor minus 11, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah Hadad dengan skor minus 5. Menurut Bhima, badan investasi yang dikelola Muliaman hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan arah dan dampak konkret.
Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat rapor terburuk dengan skor minus 45. Bhima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara. “Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Bhima.
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat rapor minus 25.Celios menilai Bahlil gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Bhima menyoroti minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batu bara, yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendapat skor 6. Dia mendapat skor yang relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini. Meski demikian, Bhima mencatat masih ada ekspektasi besar terhadap kebijakan progresif di bidang lingkungan, termasuk implementasi target penurunan karbon yang ambisius melalui pembaruan national determined contribution (NDC).
Bhima menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam kabinet Presiden Prabowo. Perombakan kabinet, menurutnya, dapat menjadi langkah strategis memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif. “Beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target-target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo di forum internasional seperti G20 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan kredibel,” kata Bhima.
Meski ada beberapa menteri di kabinet Prabowo yang masuk dalam kategori hijau, Celios memberikan catatan berdasarkan survei mereka tentang beberapa menteri yang perlu diganti dalam enam bulan pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Bidang yang disorot oleh Celios ialah sejumlah menteri dan kepala lembaga di bidang ekonomi.
Alasan Celios menyarankan perombakan pada sejumlah menteri yang masuk kategori ini karena mereka dinilai belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Masalah ekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat, tingginya gelombang PHK dan kekhawatiran perang dagang menurut Celios perlu segera mendapat intervensi. Apabila tidak ada perubahan dalam enam bulan pemerintahan Prabowo, beberapa menteri di bidang ekonomi tersebut menurut Celios perlu diganti.
Berikut nama menteri lain yang masuk dalam usulan Celios untuk di-reshuffle dalam enam bulan pertama karena mendapat rapor merah:
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Pertanian Amran Sulaiman
- Menteri Keuangan Sri Mulyani
- Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Yassierli
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan mengapa ada menteri yang masuk dalam kategori hijau (mendapat nilai kinerja cukup baik pada 100 hari pertama) namun juga ada dalam daftar rekomendasi untuk dirombak pada 6 bulan pemerintahan Prabowo. Menurut Bhima, ada kebijakan yang mereka keluarkan bertolak belakang dengan tujuan Presiden dan meninggalkan permasalahan.
Salah satunya, Sri Mulyani dengan kebijakannya menerapkan PPN 12 persen. “Itu ternyata berdampak luas sekali ke masyarakat walau sudah dibatalkan. Ini seolah Sri Mulyani jadi pahlawan pada tahun baru PPN dibatalkan," tutur Bhima. Menurutnya, Sri Mulyani bisa membatalkan kebijakan tersebut dalam UU Harmonisasi Perpajakan saat ia menjabat sebagai Menkeu di Kabinet Joko Widodo."Jadi sikap seolah-olah pahlawan, tapi pahlawannya terlambat kesiangan ini harus dievaluasi juga,” ucap Bhima.
Catatan redaksi: Pada Kamis, 23 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, artikel ini mengalami penambahan informasi mengenai usulan hasil survei Celios terhadap sejumlah menteri yang mendapat catatan perlu dirombak apabila dalam enam bulan kepemimpinan Prabowo tidak menunjukkan perubahan di sejumlah sektor.
