4 Tahapan Perhitungan Produksi Beras dengan Metode Baru

Jakarta - Pemerintah saat ini menyempurnakan metode perhitungan produksi beras. Penyempurnaan perhitungan produksi beras ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah.

Baca juga: JK: Data Produksi Beras Nasional Salah Sejak 20 Tahun Lalu

"Penyempurnaan metode perhitungan produksi beras ini dilakukan secara komprehensif yang meliputi berbagai tahapan yang dimulai perhitungan luas baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras," seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden yang diperoleh Tempo, Jakarta Senin, 22 Oktober 2018.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyempurnaan metode penghitungan produksi sudah mulai dilakukan sejak 2016. Kalla mengatakan akurasi statistik produksi beras sangat penting dalam pengambilan kebijakan pangan. "Karena jumlah produksi beras sangat terkait dengan harga beras di masyarakat," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Senin.

Statistik beras yang akurat dapat mengetahui kondisi surplus atau defisit produksi beras. Pemerintah dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk stabilisasi harga beras seperti melakukan operasi pasar atau upaya-upaya lain seperti impor beras.

Secara sederhana, ada empat tahapan yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun data mengenai produksi beras.

Pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Dalam tahapan untuk Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional, perhitungannya telah disempurnakan melalui verifikasi dua tahap, yakni verifikasi melalui citra satelit sangat tinggi. Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari LAPAN yang kemudian diolah oleh BIG menggunakan metode Cylindrical Equal Area (CEA) untuk dilakukan pemilahan dan deliniasi antara lahan baku sawah dan bukan sawah.

Selanjutnya verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Sampai saat ini, verifikasi dua tahap ini telah dilakukan di 16 Provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87 persen dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. "Untuk Provinsi lainnya, verifikasi dua tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini," seperti dikutip dalam siaran pers yang sama.

Kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Perhitungan luas panen yang sebelumnya dilakukan melalui metode Eye Estimate disempurnakan melalui perhitungan berdasarkan pengamatan yang objektif menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA). Metode ini dikembangkan BPS bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Metode ini melibatkan pengamatan visual dengan menggunakan HP berbasis android, sehingga dapat diamati kondisi lahan apakah berada dalam kondisi fase persiapan lahan, fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahan puso, lahan sawah bukan padi, atau lahan bukan sawah.

Ketiga, perhitungan produktivitas per hektare dilakukan oleh BPS. Dalam tahapan ini, untuk perhitungan tingkat produktivitas per hektar, BPS juga melakukan penyempurnaan metodologi dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis KSA.

Metode ini juga telah mengakomodir penanam padi jajar legowo serta telah menggunakan aplikasi berbasis android dengan metode pengolahan berbasis web dan software untuk meminimalkan tingkat kesalahan data, sehingga dapat dihasilkan data yang akurat sesuai kondisi lapangan.

Keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. Tahapan penetapan angka konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras, penyempurnaan dengan melakukan survei di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi.

Dengan cara ini akan didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi. Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional.

VINDRY FLORENTIN