Adhi Karya Sebut Kementerian Perhubungan Belum Bayar Proyek LRT Jabodebek Rp 2,1 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau Adhi Karya meminta dukungan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencarian termin proyek LRT Jabodebek. Adapun, Kementerian Perhubungan belum membayar Rp 2,1 triliun atas proyek ini.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan tersebut bernilai signifikan terhadap kelangsungan usaha. “Yang sudah beroperasi itu. Alhamdulilah lancar, tinggal pembayarannya,” kata Entus saat rapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025. 

Meski demikian, Entus mengatakan perseroannya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk mencari skema pembayaran. 

Selain itu, Adhi Karya juga meminta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi setoran ekuitas pada Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. PMN ini juga untuk melanjutkan pengembangan lini investasi ADHI dan meningkatkan proporsi recurring income untuk menciptakan stabilitas pendapatan dan mengurangi  risiko ketergantungan terhadap kontrak pemerintah. “Ini sudah dibahas, sudah masuk, masalah rinciannya yang belum,” kata Entus. 

Adhi Karya juga meminta dukungan DPR untuk penjamin pemerintah atas obligasi perseroan. Penjaminan pemerintah dalam penerbitan surat utang disebut bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen utang yang diterbitkan Adhi Karya.