AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah. AHY ingin meyakinkan bahwa tidak ada yang melawan hukum di Indonesia, termasuk para mafia tanah.

"Kalau ada masyarakat, apalagi masyarakat kecil yang dizalimi, yang akhirnya dibikin susah oleh para mafia tanah, kita akan bela habis," tutur AHY di Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, 29 Februari 2024. "Tentunya kita akan berantas mafia tanah ini. Kita harus tegas."

AHY berharap kehadiran Kementerian ATR/BPN bisa benar-benar memberi jaminan kepastian hukum. Sebab selain untuk masyarakat, pemberian kepastian hukum hak atas tanah dilakukan demi menarik investor untuk menanam modal. Menurut AHY, hal tersebut bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Kalau ada investor ingin datang ke Indonesia dan mereka tahu tersedia lahan yang clean and clear dan punya kepastian hukum, mereka bisa dengan nyaman menanam uang dan modalnya di sini," ungkap AHY. "Ekonomi akan bergerak, rakyat juga akan senang karena akan terbuka lapangan kerja."

AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mundur. 

Sepekan usai pelantikan, yakni pada 28 Februari 2024, AHY menyambangi Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk membagikan sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). AHY menyerahkan sertifikat tersebut secara langsung ke rumah-rumah warga di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sidodamai. 

Dengan pemberian sertifikat tanah, AHY mengatakan, masyarakat telah memiliki kepastian hukum attas hak tanahnya. Ia pun berharap taraf ekonomi masyarakat pemegang sertifikat bisa meningkat melalui pengembangan usaha yang dimiliki. 

"Tentu ini bisa dimanfaatkan jika mereka punyya usaha. Sertifikat yang resmi itu bisa dijaminkan ke bank, sehingga mendapatkan modal usaha," ujar AHY.

Pilihan Editor: Dukung Investasi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Habis-habisan di APBN