Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?

Selama ini, kelompok masyarakat kelas menengah berkontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Makro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mencatat, pada 2023, total konsumsi kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah mencapai 82,3 persen dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Calon kelas menengah menyumbang 45,5 persen dan kelas menengah 36,8 persen. Adapun konsumsi rumah tangga menyumbang 53,08 persen dari total produk domestik bruto pada kuartal III 2024.

Sementara itu, pada kuartal III 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen atau lebih rendah dibanding pada kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen. Angka itu juga lebih kecil dibanding pertumbuhan pada kuartal yang sama pada 2023 yang sebesar 5,06 persen.

Pada Desember 2024, inflasi tercatat sebesar 0,44 persen sesuai dengan pola tahunan, yang biasanya terjadi pada momentum Ramadan, Lebaran, atau akhir tahun. Faisal berujar kenaikan ini diharapkan terjadi karena konsumsi meningkat, tapi pada kenyataannya tidak signifikan. Jika pemerintah tidak berhasil memperkuat daya beli masyarakat, ia khawatir inflasi bisa kembali anjlok sehingga pelemahan permintaan domestik berlanjut.

Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, menyebutkan ada dua kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi rendahnya inflasi 2024. Pertama, kenaikan suku bunga yang agresif. Kedua, peningkatan beban pajak yang mesti ditanggung masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kombinasi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha tertekan oleh akses pembiayaan yang mahal serta beban fiskal yang kian berat.

Selain itu, Dzulfian menepis klaim pemerintah yang menyebutkan inflasi terkendali, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ekspansif, dan dunia usaha tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Ia menekankan saat ini justru terjadi penurunan dari sisi permintaan ataupun suplai, sebagaimana terlihat pada tren negatif PMI manufaktur sejak Juli 2024 yang mengindikasikan perlambatan di sektor riil.

Jika tren pelemahan permintaan berlanjut, Dzulfian berpendapat, sektor industri akan dipaksa melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor akan berdampak negatif pada penghasilan masyarakat dan bakal makin memperburuk daya beli masyarakat. Walhasil, terjadi lingkaran setan ekonomi yang sulit diatasi.

"Fenomena ini merupakan alarm negatif yang menunjukkan terus melemahnya daya beli masyarakat," tuturnya.

Dzulfian menegaskan bahwa krisis daya beli masyarakat ini dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional dan memperbesar kesenjangan sosial. Karena itu, dibutuhkan segera intervensi pemerintah serta pemangku kebijakan untuk mencegah dampak yang lebih luas pada stabilitas ekonomi dan sosial.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, pun menyayangkan sikap pemerintah dan Bank Indonesia yang merasa kondisi ini merupakan sinyal positif dan selalu menyatakan inflasi terkendali. "Padahal bisa saja ditafsirkan bahwa kebijakan moneter tidak cukup efektif mengalirkan darah bagi perekonomian," katanya.

Awalil menilai peredaran uang cenderung terkonsentrasi di sektor tertentu, seperti pasar modal atau investasi pada instrumen surat berharga, yang lebih menguntungkan pelaku besar dan investor. Akibatnya, sektor padat modal memperoleh manfaat lebih besar dibanding sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja atau masyarakat yang berperan meningkatkan kecepatan perputaran uang.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadopsi kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral yang tepat untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan tersebut agar tidak mengorbankan sektor riil ataupun daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan fiskal, Wijayanto menyarankan pemerintah memastikan manajemen utang yang optimal sehingga suku bunga Surat Berharga Indonesia (SBI) dan Surat Ritel Berharga Indonesia (SRBI) dapat ditekan. Sebab, jika keduanya terus meningkat, sektor riil akan mengalami dehidrasi pendanaan yang menghambat ekspansi produksi dan investasi.

Sedangkan dari sisi kebijakan moneter, ia mendorong pemerintah memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil. Salah satu caranya adalah memperbaiki kebijakan yang terkait dengan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam untuk memperkuat cadangan devisa. Stabilitas rupiah membantu mencegah imported inflation atau inflasi karena kenaikan harga barang impor.

Selain itu, Wijayanto berharap pemerintah memperbaiki komunikasi publik untuk menghindari kejutan yang tidak perlu. Misalnya, pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai yang menimbulkan ketidakpastian serta mengurangi kepercayaan pelaku usaha, investor, dan masyarakat.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai angka 1,57 persen menunjukkan tingkat inflasi tetap terkendali di rentang target sasaran nasional, yaitu 2,5±1 persen. "Kondisi ini sekaligus mencerminkan prospek positif sektor manufaktur dengan banyak perusahaan yang bersiap menghadapi peningkatan permintaan pada 2025," tutur Airlangga dalam keterangan resmi pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 6 Januari 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Politikus Partai Golkar itu berujar inflasi yang terkendali ditambah PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif menunjukkan dunia usaha tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Menurut dia, hal ini juga tecermin dari outlook World Bank pada Desember 2024, yang memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1 persen pada 2024 dan 5,2 persen pada 2025.

Berpendapat senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpandangan bahwa rendahnya inflasi 2024 menunjukkan ketangguhan Indonesia di tengah berbagai tekanan. "Coba bayangkan Indonesia terkena tekanan harga makanan, depresiasi rupiah yang biasanya menyebabkan imported inflation, tapi masih mampu menjaga inflasi di angka 1,57 persen," ucapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyatakan inflasi sepanjang 2024 melandai signifikan, dari 2,61 persen pada akhir 2023, terutama karena didorong harga pangan yang kembali ke level normal. Namun Sri Mulyani menekankan ancaman inflasi belum sepenuhnya usai karena ketidakpastian kebijakan moneter global masih ada.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan pergerakan inflasi komponen volatile food atau inflasi pangan sepanjang 2024 lebih stabil. Pergerakan inflasi pangan pada 2024 diawali dengan eskalasi indeks dari Januari sampai Maret, yaitu dari 7,22 persen hingga 10,33 persen, kemudian melandai hingga ditutup pada akhir tahun di level 0,12 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar 6,73 persen dan pada 2022 sebesar 5,61 persen. ●