Bahaya Usul Sri Mulyani Mengutak-atik Anggaran Pendidikan

"Ini upaya yang sangat awal menjaga sustainabilitas dan fleksibilitas APBN, serta mengantisipasi dinamika-dinamika di masa mendatang," ujar Prastowo kepada Tempo, Ahad, 8 September 2024.

Namun Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menolak usulan Sri Mulyani itu. Dalam acara diskusi bertajuk "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan" yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 7 September 2024, Huda menyatakan bahwa mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan tetap harus bersumber dari belanja APBN. Sebab, jika mengacu pada anggaran pendapatan, ia memperkirakan anggaran pendidikan bisa turun hingga Rp 130 triliun. 

Rencana itu juga menuai penolakan keras dari sejumlah serikat guru. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menuturkan, tanpa perubahan pun, anggaran negara yang betul-betul mengalir untuk bidang pendidikan sudah susut. "Kalau anggaran negara untuk pendidikan makin kecil lagi, ini akan berbahaya untuk jalannya pendidikan," kata Retno ketika dihubungi pada Ahad, 8 September 2024. 

Retno menyebutkan, dari total anggaran pendidikan pada 2024 sebesar Rp 665,02 triliun, hanya sekitar Rp 59 triliun yang dialokasikan untuk dana biaya operasional sekolah (BOS). Alokasi dana pendidikan justru paling banyak untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 346,55 triliun atau 52 persen dari total nilai anggaran. 

Padahal, kata Retno, dana BOS digunakan untuk hampir semua kegiatan operasional sekolah, seperti kegiatan siswa, gaji guru honorer, gaji pelatih, ekstrakurikuler, buku, hingga tagihan listrik, air, dan telepon. BOS juga satu-satunya sumber dana bagi sekolah negeri karena dilarang memungut biaya dari para siswa. Akibatnya, penyusutan dana BOS akan sangat terasa bagi sekolah negeri. 

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim pun menolak rencana perubahan formulasi anggaran pendidikan. "Ide Menteri Keuangan Sri Mulyani ini justru berpotensi inkonstitusional dan terkesan mengakali konstitusi," tutur Satriwan lewat keterangan resmi. Dia menilai rencana itu melanggar Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 berbunyi, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Satriwan juga khawatir rencana perubahan formulasi anggaran pendidikan tidak memperbaiki realisasi dana pendidikan yang belakangan terus merosot tiap tahun. Selama lima tahun terakhir, realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 100 persen.

Pada 2019 atau tahun pertama periode kedua pemerintahan Joko Widodo, misalnya, realisasi anggaran pendidikan tercatat sebesar 93,48 persen dari alokasi anggaran. Saat Covid-19 melanda Indonesia pada 2020, realisasinya menurun ke angka 93,09 persen dan realisasi anggaran pendidikan pada 2021 turun menjadi 87,2 persen. Kemudian, pada 2022, realisasinya turun lebih dalam ke 77,3 persen dan naik tipis pada 2023 ke 79,56 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 September 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Selain itu, alokasi anggaran pendidikan ini tidak semuanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Anggaran pendidikan itu juga mengalir ke kementerian lain, seperti untuk sekolah kedinasan yang angkanya mencapai Rp 32,85 triliun atau jauh lebih besar dari anggaran untuk perguruan tinggi yang hanya Rp 7 triliun. 

Menurut Satriwan, kebijakan anggaran tersebut sebetulnya bertentangan dengan amanat Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. 

Sementara itu, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyatakan, meskipun secara harfiah tidak disebutkan anggaran pendidikan dari penerimaan ataupun belanja, bukan berarti pemerintah bisa menciptakan asumsi sendiri. "Saya tidak suka cara pemerintah saat ini dan ke depan mengakali undang-undang bahkan UUD untuk bisa memasukkan kepentingan mereka," ucapnya.

Karena itu, menurut Nailul, pemerintah seharusnya menghitung anggaran pendidikan dari APBN dari saat penyusunan, bukan dari outlook ataupun APBN Perubahan. Sebab, besaran anggaran pendidikan ada kemungkinan akan lebih rendah jika dihitung dari belanja outlook atau APBN Perubahan. 

Nailul juga menduga pemerintahan sedang mengutak-atik penghitungan anggaran agar mandatory spending yang merupakan amanat UUD 1945 terlihat sudah terpenuhi. Dengan begitu, akan tercipta ruang bagi pemerintahan Prabowo menjalankan program ambisiusnya, seperti makan bergizi gratis hingga giant sea wall. "Jadi memang tujuannya ke sana," tuturnya. 

Padahal, menurut Nailul, kebutuhan pendanaan pendidikan masih sangat besar. Di antaranya untuk renovasi gedung sekolah negeri agar layak digunakan atau meningkatkan kesejahteraan guru agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. 

Jika dana pendidikan berkurang, menurut dia, sekolah negeri tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat karena tak berkualitas. Implikasinya, inflasi di sektor pendidikan naik, terutama untuk sekolah dasar. "Jangan sampai pengurangan besaran dana pendidikan menjadi batu sandungan menuju Indonesia Emas 2045," kata Nailul.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji berpendapat rencana mengkaji ulang formula mandatory spending merupakan akal-akalan pemerintah menurunkan anggaran pendidikan. Terlebih, keuangan negara saat ini mengalami defisit. Dalam rancangan APBN 2025 yang ditetapkan Jokowi, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,18 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto. 

Kondisi tersebut menandakan besaran pendapatan negara lebih kecil ketimbang belanja negara. "Kalau pendapatan yang dijadikan acuan, tentu nasib besaran porsi anggaran pendidikan nasional kian mengenaskan karena ikut merosot," ujar Ubaid.  

Sementara itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebutkan sangat sulit untuk tidak mencurigai rencana ini sebagai upaya mengganggu pos anggaran pendidikan demi merealisasi janji kampanye Prabowo. Apalagi wacana ini muncul pada akhir masa jabatan Jokowi dan menjelang pelantikan Prabowo. 

Herdiansyah curiga rencana pemerintah ini bertujuan mengacak-acak perintah konstitusi berupa mandatory spending. "Tidak ada alasan yang rasional dan memadai di baliknya," katanya kepada Tempo, Ahad, 5 September 2024. 

Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku tidak tahu ihwal usulan Sri Mulyani untuk mengubah sumber anggaran wajib dana pendidikan tersebut. "Saya tidak diajak bicara mengenai itu," ucapnya ketika dihubungi kemarin.