Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA - Pemerintah merancang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi kota sirkuler alias kota ramah lingkungan. Upaya untuk mewujudkan rencana penuh ambisi di Nusantara ini bakal penuh rintangan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menuturkan sampai hari ini belum ada kota yang menerapkan konsep sirkuler di dalam negeri. Dia mengatakan kendala terbesar berada pada manusianya. "Kuncinya ada di masyarakat, sudah disiapkan atau belum," katanya kepada Tempo, kemarin.
Untuk gambaran sederhana, kota sirkuler dibangun dari masyarakat yang kegiatannya tidak atau sedikit sekali menghasilkan sampah. Mereka mengolah kembali produk-produk yang digunakan menjadi sesuatu yang berguna untuk mendukung kehidupan di kota tersebut. Di IKN, pemerintah menargetkan 60 persen timbulan sampah bisa didaur ulang pada 2045 dan 100 persen limbah cair diolah dengan sistem pengolahan terpadu pada 2035.
Masalahnya, belum banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengurangan sampah hingga cara memilahĀ dan mengolahnya. Anggota Dewan Pertimbangan Adipura ini menuturkan baru segelintir kalangan menengah ke atas yang memberi perhatian pada isu ini. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan pengusaha masih minim.
Nirwono mengatakan, untuk menjalankan konsep sirkuler di IKN, pemerintah bisa memulainya dengan mengedukasi dan melatih masyarakat di sekitar ibu kota. Daerah tersebut bisa menjadi percontohan sebelum diterapkan di IKN. "Bukan mustahil membangun kota sirkuler, tapi tahapannya harus realistis," katanya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo