Jalan Terjal IKN Menjadi Kota Sirkuler

JAKARTA - Pemerintah merancang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi kota sirkuler alias kota ramah lingkungan. Upaya untuk mewujudkan rencana penuh ambisi di Nusantara ini bakal penuh rintangan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menuturkan sampai hari ini belum ada kota yang menerapkan konsep sirkuler di dalam negeri. Dia mengatakan kendala terbesar berada pada manusianya. "Kuncinya ada di masyarakat, sudah disiapkan atau belum," katanya kepada Tempo, kemarin.

Untuk gambaran sederhana, kota sirkuler dibangun dari masyarakat yang kegiatannya tidak atau sedikit sekali menghasilkan sampah. Mereka mengolah kembali produk-produk yang digunakan menjadi sesuatu yang berguna untuk mendukung kehidupan di kota tersebut. Di IKN, pemerintah menargetkan 60 persen timbulan sampah bisa didaur ulang pada 2045 dan 100 persen limbah cair diolah dengan sistem pengolahan terpadu pada 2035.

Masalahnya, belum banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengurangan sampah hingga cara memilah dan mengolahnya. Anggota Dewan Pertimbangan Adipura ini menuturkan baru segelintir kalangan menengah ke atas yang memberi perhatian pada isu ini. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan pengusaha masih minim.

Nirwono mengatakan, untuk menjalankan konsep sirkuler di IKN, pemerintah bisa memulainya dengan mengedukasi dan melatih masyarakat di sekitar ibu kota. Daerah tersebut bisa menjadi percontohan sebelum diterapkan di IKN. "Bukan mustahil membangun kota sirkuler, tapi tahapannya harus realistis," katanya.

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 22 Juni 2022. Presidenri.go.id/BPMI Setpres/Laily Rachev

Dimulai dari Tahapan Konstruksi

Proyek konstruksi di Nusantara bisa menjadi momentum. Dengan kedatangan ratusan ribu pekerja, produksi sampah pasti terjadi di daerah tersebut, dari sampah rumah tangga hingga konstruksi. Praktik pengolahannya bisa menjadi pemanasan sebelum dalam dua tahun kemudian sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara datang.

Ketua Komite Komunikasi, Media, dan Penghargaan Persatuan Insinyur Indonesia, Lucia Karina, menyatakan pekerjaan konstruksi bisa dilakukan tanpa limbah. Kuncinya terletak pada rancangan yang presisi. "Semua material bisa diupayakan untuk didaur ulang atau tidak bersisa," tuturnya.

Untuk skema daur ulang, dia menuturkan, perlu dibuat rantai pasok berkelanjutan yang menghubungkan produsen dengan pengolah sampah. Pemerintah juga perlu menjembatani penyerapan limbah yang telah diolah. "Sehingga bisa sirkuler," katanya. Dukungan finansial sangat berperan penting untuk mewujudkan siklus ini.

Akademikus persampahan dari Institut Teknologi Bandung, Emenda Sembiring, juga menekankan pentingnya rancangan kota sirkuler untuk menerapkan konsep tersebut di IKN. Dia mencontohkan, rancangan untuk ruang hijau dalam konsep sirkuler seharusnya tidak hanya menjadi tempat terbuka hijau, tapi juga bisa menjadi area pengolahan limbah cair domestik.

IKN juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan teknologi yang berkembang saat ini. Dia mencontohkan pemanfaatan teknologi Internet untuk segala (Internet of things) mulai dari pekerjaan memilah sampai di fasilitas pengolahan sampah. Selain mengurangi interaksi manusia dan sampah, cara ini bisa meningkatkan keberhasilan pengolahan sampah. "Kunci pengolahan sampah terutama pada pengumpulan dan pemisahan dari sumber," kata dia.

Perencanaan pengelolaan sampah pun perlu dipersiapkan secara matang. Pada 2024, populasi IKN ditaksir mencapai 1,67 juta jiwa. Seluruh sampah yang dihasilkan harus 100 persen dikelola dengan optimal. Jika tidak, Tim Penyusun Standar Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan akan ada 144 ribu jiwa yang tersebar di 51 desa dan kelurahan di kawasan penyangga IKN yang terkena dampak. Dampaknya antara lain pencemaran laut.

Koordinator Tim Ahli Tim Transisi IKN, Wicaksono Sarosa, menuturkan rancangan pembangunan IKN tengah disusun. Salah satunya berupa peta jalan komprehensif untuk mengintegrasikan rencana terkait dengan lahan, infrastruktur, sosial, lingkungan, dan investasi. "Dengan demikian, kebijakan One Map, One Plan, One Policy dapat dilaksanakan dengan baik," kata dia.

Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Medrilzam, menuturkan pemerintah terus berdiskusi dengan banyak pihak untuk menyempurnakan tahapan implementasi di lapangan. Dia mencontohkan adanya masukan soal pengolahan limbah makanan pada tahap awal konstruksi IKN. "Salah satu masukannya adalah membangun kantin di beberapa titik untuk mengurangi sampah plastik atau bungkus makanan lainnya," kata dia.

VINDRY FLORENTIN