Biodiesel B40 Dimulai. Akankah Minyak Goreng Kembali Langka?

Jika ekspor CPO turun demi mendukung program biodiesel, menurut Eddy, pendapatan negara juga akan berkurang. Pasalnya, ekspor CPO merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara dengan nilai sekitar Rp 600 triliun. Ia juga memperkirakan berkurangnya suplai sawit Indonesia ke pasar global menyebabkan lonjakan harga minyak nabati. Sebab, Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia. Lonjakan harga minyak nabati juga dapat memicu inflasi di Indonesia.

Kekhawatiran akan dampak berkurangnya ekspor CPO Indonesia juga diungkapkan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA). Chairman PEORA Rasheed Jan Mohammad mengatakan kebijakan ini akan mempengaruhi Pakistan yang selama ini bergantung pada ekspor CPO dari Indonesia. 

Pengisian crude palm oil (CPO) pada truk tangki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 4 Agustus 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Pakistan menggantungkan sekitar 90 persen kebutuhan minyak sawit mereka pada ekspor Indonesia. Rasheed mengatakan embargo ekspor CPO yang pernah dilakukan Indonesia pada 2022 menimbulkan krisis bagi Pakistan. “Jadi, menurut kami, minyak sawit harus tetap menjadi komoditas pangan, bukan komoditas bahan bakar,” ujarnya dalam acara 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, 8 November 2024.

Selain berpengaruh pada ekspor, implementasi program biodiesel menyebabkan konsumsi CPO untuk kebutuhan pangan dalam negeri menurun, termasuk minyak goreng. Gapki memproyeksikan konsumsi CPO untuk kebutuhan pangan pada 2024 sebesar 10,2 juta ton atau turun 1,1 persen dibanding pada 2023. Sedangkan pada periode yang sama, konsumsi untuk biodiesel meningkat 4,3 persen menjadi 11,1 juta ton. 
 
Dalam riset yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Greenpeace, Satya Bumi, dan Koalisi Transisi Bersih, porsi minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel akan menjadi faktor utama dalam peningkatan permintaan CPO di dalam negeri. Target campuran biodiesel menjadi 40 persen akan membuat permintaan meningkat menjadi 26,3 juta kiloliter. Jika target ditingkatkan lagi hingga 50 persen atau B50, permintaan bisa mencapai 32,9 juta kiloliter.

Karena itu, Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry berharap pemerintah mempertimbangkan ketersediaan lahan perkebunan sawit dan tingkat produksi saat menentukan target campuran biodiesel. Apalagi tingginya angka permintaan akan mendorong pembukaan kebun-kebun sawit baru. Ia menekankan proses pembukaan kebun sawit baru berisiko menambah deforestasi karena pengembangan kebun sawit sering melibatkan pembukaan lahan hutan. 

Senada dengan Marselinus, peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan implementasi B40 tanpa upaya meningkatkan produktivitas sawit akan menimbulkan konversi hutan menjadi lahan pertanian. "Ekstensifikasi area perkebunan sawit ini bertolak belakang dengan semangat program biodiesel untuk menurunkan emisi karena hutan adalah carbon sink alami yang menyerap karbon," ujarnya.

Untuk meningkatkan produksi CPO, menurut Eliza, perlu dilakukan peremajaan pohon kelapa sawit atau intensifikasi. CORE mencatat saat ini ada sekitar 5 juta hektare tanaman sawit Indonesia yang sudah tidak menghasilkan (TM). Sementara itu, target peremajaan masih sangat rendah, kurang dari 10 persen dari total yang rusak tersebut.

Eliza juga merekomendasikan penggunaan minyak jelantah sebagai pengganti CPO untuk kebutuhan bahan baku B40. Menurut data dari Traction Energy, potensi ketersediaan minyak jelantah di Indonesia mencapai 1,2 juta kiloliter per tahun, yang berasal dari sumber seperti rumah tangga, kafe, dan usaha mikro. Minyak jelantah memiliki potensi untuk digunakan sebagai campuran biodiesel, dengan kapasitas pencampuran sekitar 10 persen. 

Dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai alternatif, menurut Eliza, angka permintaan CPO untuk biodiesel dapat dikurangi secara signifikan sehingga dapat menstabilkan pasokan dan harga CPO, baik untuk kebutuhan pangan, energi, maupun ekspor.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mengatakan program mandatori B40 memang berisiko mengganggu keseimbangan antara kebutuhan biodiesel dan konsumsi domestik. "Ini bisa berujung pada kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi sebelumnya," tuturnya.

Nailul menjelaskan, saat kebijakan biodiesel menyerap sebagian besar CPO lokal, harga CPO internasional meningkat. Pengusaha lebih memilih mengekspor CPO karena lebih menguntungkan sehingga pasokan dalam negeri berkurang. Ketika ekspor dihentikan, meskipun pemerintah mengatur larangan ekspor, stok CPO tetap terbatas, sehingga menyebabkan harga CPO dalam negeri jatuh, tapi harga minyak goreng tetap melonjak.

Dengan demikian, ia menekankan program B40 harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan yang lebih holistik dan jangka panjang, termasuk pengelolaan ekspor CPO, ketersediaan minyak goreng, serta pemenuhan kebutuhan biodiesel. Ditambah penguatan regulasi yang lebih jelas dan transparan serta koordinasi yang baik antarsektor untuk mencegah kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. ●

Oyuk Ivani S. berkontribusi dalam penulisan artikel ini