Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang merancang skema baru untuk penyaluran subsidi energi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ojek online (ojol) tidak menjadi sasaran utama dalam subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya, ojol lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk usaha.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ojek (online) kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa usaha disubsidi?" kata Bahlil, pada Jumat, 29 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil mengungkapkan bahwa tidak semua pengemudi ojol menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja. Beberapa di antaranya menggunakan kendaraan milik pengusaha yang memiliki armada motor dan menyewakannya kepada masyarakat.
"Ojek itu, alhamdulillah kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya (sendiri), itu sebagian ada. Tapi sebagian an juga punya orang (pengusaha) yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan," ujarnya menjelaskan.
Ia menegaskan bahwa subsidi BBM seharusnya diberikan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga tarif transportasi umum tetap terjangkau, sehingga masyarakat yang bergantung pada moda transportasi tersebut tidak mengalami kenaikan biaya mobilitas.
Belum Ada Keputusan Final
Namun, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai pengemudi ojol yang tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite belum final.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun formulasi subsidi energi, baik untuk BBM maupun listrik, agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran.“Belum ada keputusan final,” kata Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.
Menurut Bahlil, tujuan utama dari formulasi subsidi ini adalah menciptakan distribusi insentif yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. "Yang jelas kita akan membuat adil semuanya," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rancangan formulasi subsidi tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo, dan saat ini hanya menunggu data penerima yang sedang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi," kata dia.
Asosiasi Ojol akan Turun Aksi Jika BBM Bersubsidi Dicabut
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa sebanyak empat juta pengemudi ojek online (ojol) siap turun ke jalan untuk melakukan aksi protes jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mereka dicabut.
"Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini," kata Igun dihubungi Antara di Jakarta, Jumat lalu.
Igun menilai kebijakan pencabutan subsidi BBM ini tidak adil dan tidak mendukung rakyat kecil. Ia mengungkapkan bahwa banyak pengemudi ojol sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.
"Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi," ucap Igun.
Ia berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memberikan perhatian lebih dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol, salah satunya dengan mempertahankan subsidi BBM bagi mereka.
"Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Dimana hati nurani kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol," ujarnya.
Selain itu, Garda Indonesia juga akan meminta penyesuaian tarif jasa ojol jika kebijakan tersebut tetap dijalankan. Menurut mereka, kenaikan tarif diperlukan untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional akibat pembatasan subsidi BBM.
"Dan kami juga akan tuntut perusahaan aplikasi hingga pemerintah baik Kemenkomdigi maupun Kemenhub untuk revisi biaya jasa ojol agar dinaikkan biaya jasanya, lalu yang akan dirugikan bukan saja ojol namun seluruh pengguna jasa ojol," kata dia.
SUKMA KANTHI NURANI | ANTARA
Pilihan Editor: Menteri ESDM Bahlil: Ojol Tidak Jadi Target Subsidi BBM