Banyak PHK, Serikat Pekerja Desak Kartu Prakerja Segera Diberikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pekerja mendesak pemerintah agar kartu prakerja dapat diterapkan mulai tahun depan. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kartu prakerja ini sangat penting bagi para calon pekerja untuk dapat meningkatkan keterampilannya.

"Jadi memang dengan adanya kartu pra kerja ini akan membantu calon prakerja meningkatkan skill sebelum bekerja," ujar Said Iqbal, Kamis, 1 Agustus 2019.

Pihaknya juga meminta pemerintah mulai memetakan calon pekerja seperti apa yang dapat menerima kartu prapekerja ini. Dia berharap kartu prakerja juga dapat dipergunakan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Saya minta agar bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK agar mereka bisa bekerja kembali, apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan mulai diterapkan," kata Said.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk program kartu prakerja dengan target menyasar 2 juta orang. Adapun program kartu prakerja akan diimplementasikan dalam  bentuk pelatihan dan sertifikasi.

Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut sehingga dapat diterapkan pada 2020. "Nanti untuk yang kartu prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi kartu prakerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," ucap Hanif. 

Kartu prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri. Hal ini pun merupakan upaya memperkuat investasi SDM secara masif sehingga keterampilan para pekerja meningkat sehingga juga akan membantu penerima kartu prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.

Adapun target penerima kartu prakerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," tutur Hanif.

Sebelumnya diberitakan pemerintah siap menggulirkan program kartu prakerja untuk memberikan kesempatan kepada angkatan kerja menambah keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kampanye pilpres ini sebesar Rp10,3 triliun.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, anggaran kartu prakerja disiapkan dalam bentuk belanja sosial. Anggaran tersebut disiapkan untuk menyelenggarakan pelatihan digital dan reguler bagi masyarakat dan terutama angkatan kerja.

BISNIS