Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo akan meninjau lokasi lahan sawah baru di Kalimantan Tengah pada esok hari, Kamis, 14 Mei 2020. “Besok kami akan ke lapangan dulu di Kalimantan Tengah, sudah janjian dengan Gubernur,” ujar Syahrul via telekonferensi, Rabu, 13 Mei 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk tahap pertama, ujar dia, Kementerian Pertanian akan berfokus pada 164 ribu hektare lahan gambut yang sudah ada. “Sebab, penanganan di lahan rawa adalah penanganan extra power. Tidak seperti lahan sawah di Jawa atau lahan di dataran rendah dan gunung, ini butuh perhatian khusus,” ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengembangan lahan ini, ujar dia, harus tersentuh dengan kepemilikan dan ketersediaan petani. “Untuk 1 hektar lahan itu dibutuhkan minimal 2-3 orang, kalau hampir 200 ribu hektar berarti 300 ribu orang harus dimukimkan di sana,” ujar Syahrul.
Dalam tiga pekan ini, pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup mencakup strategi dan review inventarisasi penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta potensi tenaga kerja di lokasi tersebut
Pemerintah berencana membuka sawah baru seluas 900 ribu hektare di lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya, guna mencegah ancaman krisis pangan.
Organisasi lingkungan hidup, Greenpeace, mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin mengubah lahan gambut di Kalimantan Tengah ini menjadi area persawahan. Kepala Tim Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rusmadya Maharudin pun meminta Jokowi untuk tidak mengulangi kesalahan di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Menurut Rusmadya, pemerintah secara sistematis telah melemahkan fungsi gambut yang merupakan salah satu ekosistem terpenting untuk iklim Indonesia dan dunia. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah pun banyak terjadi di bekas areal Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar yang gagal di tahun 1990-an.
“Ini telah membawa petaka kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat setiap tahunnya,” kata Rusmadya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020.
Foto 
