Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau BKF Kemenkeu menggandeng Asian Development Bank (ADB) untuk mengatasi perubahan iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan 80 persen bencana di Indonesia disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, kata dia, dibutuhkan program pembiayaan campuran regional yang transformatif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM (Energy transition mechanism) dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB," kata Febrio dalam keterangan resminya, Rabu, 26 Juli 2023.
Dia melanjutkan Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk Sekretariat Just Energy Transition Program atau JETP. Sekretariat JETP, menurut Febrio akan memberikan dukungan kelembagaan dan implementasi transisi energi yang adil dan terjangkau.
Febrio mengatakan Indonesia merupakan pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam ADB. Dengan nilai saham signifikan, kata dia, Indonesia turut berperan menentukan arah kebijakan ADB ke depan.
"Sejak berdirinya ADB tahun 1966, Indonesia juga telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan US$ 46,6 miliar," tutur Febrio.
Dia menuturkan saat ini kerja sama ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai US$ 4,1 miliar. Kerja sama itu termasuk pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.
"Sejak 2020, Indonesia melalui Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan HLPD (High Level Policy Dialogue) sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trayektori pembangunan prioritas Indonesia," beber Febrio.
HLPD 2023 telah diselenggarakan Rabu kemarin di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Febrio menyebut, pertemuan kali ini memberikan Strategi Kemitraan Negara (CPS) 2025-2029 mendatang.
“ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi serta menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” ujar Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, dalam keterangan yang sama.
Foto 
