Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara ihwal target swasembada pangan yang dikritik sejumlah kalangan. Ia mengatakan pemerintah akan mengupayakan semua kebutuhan pangan dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu kan perintahnya Pak Presiden Prabowo Subianto harus bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, apa-apa yang bisa dikerjakan," ujar Arief saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Desember 2024. Namun ia enggan merinci komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada pada 2027.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan Undang-Undang Pangan, pengertian pangan sangat luas. Pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Mengacu beleid ini, Arief mengaku tak mungkin swasembada mencakup seluruh kategori itu. Tapi ia mengatakan pemerintah tetap akan mengupayakannya. "Kita enggak mungkin 100 persen. Tapi itu semangatnya. Itu yang harus kita tangkap," ujar eks Plt. Menteri Pertanian ini.
Arief menjelaskan, swasembada dicirikan dengan 90 persen kebutuhan dipenuhi oleh produksi domestik. Karakteristik ini, kata dia, sesuai definisi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2009. Dengan pengertian itu, ia mengatakan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada beras sejak dulu.
Pada tahun ini, Arief mengklaim swasembada beras telah terwujud. Pasalnya, produksi dapat memenuhi setidaknya 90 persen kebutuhan domestik sekitar 30,91 juta ton. Ihwal kuota impor 3,6 juta ton, ia mengatakan tetap diperlukan untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Dengan cadangan ini, Perum Bulog masih memiliki stok sebesar 2 juta ton pada akhir tahun ini.
Kendati begitu, Arief mengakui produksi pada tahun ini menurun. Menurut penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya turun dari 31,10 juta ton pada 2023 menjadi 30,34 juta ton pada akhir 2024. "Kita harus bicara bahwa produksi turun. Kalau sekarang stok beras 2 juta ton aman, itu ya karena impor. Kita harus ngomong. Bukan, maaf ya, bukan karena kita produksinya berlimpah," ujar eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini.
Ihwal beda swasembada kali ini, Arief mengatakan, Prabowo ingin agar swasembada bersifat luas dan menyeluruh. Artinya, semua daerah di level provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa mencapai swasembada. Menurut dia, ini nyaris serupa dengan keadaan zaman dulu ketika setiap rumah punya lumbung padi.
Arief mengungkap, Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat ditegur Presiden soal kebijakan impor ini. Budi Santoso saat itu menjelaskan, impor yang dilakukan kementeriannya tergantung rekomendasi dari menteri teknis. Dengan adanya Bapanas dan BPS, Arief mengatakan situasi sekarang lebih fair.
Ketika ditanya beda swasembada pangan Prabowo dengan masa pemerintahan Joko Widodo, Arief mengatakan Jokowi berfokus kepada infrastruktur, meski bukan berarti tak memperhatikan pangan. Dengan anggaran Rp144 triliun, ia mengatakan pemerintahan saat ini berfokus untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengkritik target swasembada pangan yang ditargetkan pemerintahan Prabowo Subianto tercapai pada 2027 masih belum jelas. “Sampai sekarang belum ada penjelasan detail dari pemerintah,” ujar penulis buku Bulog dan Politik Perberasan ini saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Desember 2024.
Foto 
