BPJS Watch Nilai PP No. 7 Tahun 2025 Belum Cukup Atasi Gelombang PHK

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2025 untuk memberikan keringanan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan di enam sektor industri padat karya. Namun, kebijakan itu dinilai hanya mengatasi masalah di hilir tanpa membenahi persoalan mendasar di sektor hulu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk mengatasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor padat karya akibat masuknya barang impor dan menurunnya daya saing industri dalam negeri. "Keringanan pembayaran iuran JKK ini dapat membantu menahan laju PHK, tetapi jika di hulu tidak dilakukan perbaikan seperti membatasi barang impor secara signifikan dan memberikan akses modal dengan bunga rendah, maka ini tidak akan efektif," kata Timboel dalam keterangannya, Rabu, 19 Februari 2025.

PP No. 7 Tahun 2025 memberikan diskon pembayaran iuran JKK sebesar 50 persen selama enam bulan, dari Februari hingga Juli 2025, bagi enam sektor industri padat karya yaitu makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan barang kulit; alas kaki; mainan anak; serta furnitur.

Namun, insentif ini hanya berlaku bagi perusahaan dengan minimal 50 pekerja, sementara perusahaan subkontrak yang mempekerjakan di bawah jumlah tersebut tidak mendapatkan fasilitas serupa. "Seharusnya perusahaan subkontrak juga mendapat diskon iuran JKK, karena mereka juga terdampak. Selain itu, pemerintah harus meminta komitmen perusahaan penerima insentif ini untuk tidak melakukan PHK," ujar Timboel.

Selain insentif JKK, aturan ini juga mengatur rekomposisi iuran JKK ke Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,12 persen untuk enam sektor industri padat karya, berbeda dari PP No. 6 Tahun 2025 yang menetapkan 0,14 persen untuk semua sektor.