Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mafia beras membuat Bulog atau Badan Urusan Logistik geram. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas bahkan mengaku telah mengantongi nama-nama mafia beras tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Buwas mengaku telah menelusuri dan merekam aksi mafia beras tersebut dalam video. Ia menuturkan para pedagang dikumpulkan oleh mafia beras tersebut dan mendapatkan intimidasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia pun mengaku sudah mengantongi nama para pelaku dan alamat tempat mereka beraksi. "Saya sudah ngikutin semua. Ternyata para pedagang ini mendapatkan harga mahal. Ngapain pake ngumpulin pedagang terus intimidasi. Ada rekamannya semua, siapa yang hadir. Saya tahu di mana tempatnya. Saya tahu model apa perman-preman begini," ujarnya kepada pers pada Jumat, 20 Januari 2023 lalu.
Karena itu, Bulog menyatakan akan menjual stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudangnya secara terbuka. Artinya penjualan dilakukan tanpa koordinator atau perantara. Sehingga pedagang bisa mendapatkan harga Rp 8.300 per kilogram, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menuturkan setiap pedagang beras berhak mendapatkan pasokan dengan harga yang murah. Dengan harga pembelian Rp 8.300 per kilogram, ia menilai seharusnya harga beras paling tinggi di tingkat konsumen hanya Rp 9.000 per kilogram. "Tapi yang terjadi apa? Harganya tetap tinggi," kata dia.
Berkaitan dengan harga beras yang kian meroket, Buwas menuding bahwa keberadaan mafia yang mengerek harga beras di level pedagang itu sebagai biang keroknya. Menurutnya, apabila pedagang mendapat harga yang tinggi, tentu harga di level konsumen akan melonjak.
Di sisi lain, ia menepis kabar yang menuding dirinya sebagai pihak yang memonopoli perdagangan komoditas beras. Buwas menekankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah secara langsung menugaskannya untuk menggelontorkan sebanyak mungkin stok CBP untuk meredam kenaikan harga beras.
"Jadi tidak ada monopoli terus penguasaan. Tidak benar bahwa saya yang paling utama yang mendapatkannya, saya paling berhak. Nggak ada," ujarnya.
Sebagai Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, kata Buwas, ia sebetulnya sudah tahu sejak lama keberadaan mafia beras itu. Namun, kini sebagai Direktur Utama Bulog, Buwas tak bisa bertindak apa-apa.
Baca: Sidak Gudang Milik Food Station, Buwas Temukan Barang Bukti Keberadaan Mafia Beras
Langkah Bulog Dalam Menangani Mafia Beras
Berkaitan dengan penangkapan mafia beras tersebut, Buwas mengatakan jika percuma oknum-oknum tersebut ditangkap jika persoalan utamanya tidak diselesaikan.
"Nah, persoalnya kemarin saya sampaikan mafia ini bukan kewenangannya (Bulog). Penyelesaian itu sudah ada yang bertanggung jawab" jelas Buwas dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.
Berikut langkah Buwas dalam menangani mafia beras:
1. Minta ditangani persuasif
Perihal hukuman pidana untuk mafia beras, Buwas mengatakan penindakan bisa dilakukan secara persuasif. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat tidak mengulang perbuatannya.
"Tujuan dari hukuman atau penindakan kan itu. Percuma ditahan atau ditangkap, tapi tidak selesai persoalannya, malah mungkin berkembang," lanjut Buwas.
Ketika ditanya perihal kinerja Satgas Pangan dalam mengurus mafia beras, Buwas menyakini mereka telah bekerja keras. Data-data terkait mafia beras juga sudah dia berikan pada Satgas Pangan.
"Beliau (Satgas Pangan) juga ikut terjun ke lapangan mengawasi, termasuk mengawasi beras-beras operasi pasar yang kita turunkan ke pasar dan retail," tutur dia.
2. Memotong jaringan birokrasi penyebab mahalnya beras
Selain menyarankan penanganan persuasif, Buwas juga mengatakan Bulog sudah mulai memotong jaringan-jaringan birokrasi yang dianggap kurang jalan sehingga membuat harga beras lebih mahal.
"Siapa yang mau main beras kalau itu diawasin? Orang jumlahnya cukup, kok. Banyak. Asalkan betul-betul tersebar merata dan tersampaikan ke masyarakat," ujar Buwas.
3. Melapor ke Jokowi
Sebelumnya Buwas juga sudah melapor ke Presiden Jokowi soal mafia beras tersebut. Kepala negara, kata Buwas, menaruh perhatian besar soal itu karena bakal berdampak ke kenaikan harga beras yang pada gilirannya mengerek laju inflasi.
Oleh sebab itu, Bulog beserta Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional alias Bapanas diperintahkan untuk segera menyalurkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) agar lonjakan harga di pasaran bisa diredam.
Jokowi, menurut Buwas juga berpesan agar Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi penyaluran CBP itu. Terlebih CBP yang akan disalurkan meliputi beras impor dengan kualitas premium. Sehingga dikhawatirkan bakal ada akal-akalan distributor yang menjual beras tersebut secara komersial dengan keuntungan yang besar.
DANAR TRIVASYA FIKRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
