Dapat Anggaran Rp 110,95 Triliun pada 2025, Menteri PU Bakal Bangun Bendungan hingga Renovasi Pasar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk program prioritas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, serta dukungan manajemen.

“Mulai dari pembangunan bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigassi, pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM (sistem penyediaan air minum) dan SPAL (saluran pembuangan air limbah), penataan kawasan pariwisata, hingga pembangunan sekolah dan madrasah,” kata Dody, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 11 Desember 2024. “Selain itu, untuk rehabilitasi dan renovasi pasar, serta prasarana olahraga.”

Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden  Jokowi, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun 2025 ditetapkan senilai Rp 116,23 triliun. Namun, anggaran tersebut dibagi lantaran Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU,” kata Dody.

Adapun kemarin, Selasa, 10 Desember 2024, Presiden Prabowo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Dalam agenda yang digelar di Istana Negara Jakarta itu, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, tetapi dengan kehati-hatian. Kepala negara mengatakan pemerintah memiliki cita-cita tinggi tetapi harus melakukan pengendalian ekonomi secara hati-hati. Ia juga meminta program direncanakan dengan baik.

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” kata Prabowo.

Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp 60,6 Triliun

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody meminta tambahan anggaran Rp 60,6 triliun untuk tahun depan. “(Tambahan anggaran) antara lain untuk dukungan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan Papua karena ada pemekaran provinsi,” kata Dody.

Untuk IKN, Dody mengajukan sebesar Rp 14,87 triliun. Rinciannya, anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Kemudian, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 4.969,63 miliar untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Sedangkan untuk Papua, Dody mengajukan anggaran Rp 4 triliun. Rinciannya, anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 845 miliar untuk jalan nasional menuju Kawasan Pemerintahan Provinsi (KPP) dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 3.150,24 miliar untuk gedung DPRD, gubernur, beserta SPAM dan sanitasi.

Terakhir, Dody meminta tambahan anggaran untuk pelaksanaan instruksi presiden (Inpres) sebesar Rp 28,55 triliun dan kegiatan strategis lainnya sebesar Rp 13,18 triliun. “Kami sangat berharap Inpres-inpres terdahulu, IJD (Inpres Jalan Daerah), Inpres Irigasi, Inpres Air Minum dan Air Limbah bisa diteruskan,” ujar Dody.

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Bantah Pembangunan IKN Bakal Melambat