Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 180 aset tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan (TWP) Angkatan Darat (AD) disita. Penyitaan dilakukan tim Koneksitas yang terdiri dari jaksa, oditur, dan penyidik Pusat Polisi Militer TNI AD.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sebagai perkembangan dari proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana TWP AD tahun 2013 sampai 2020, telah dilaksanakan pengamanan aset berupa tanah dan bangunan sebagai tindak lanjut dari proses penyitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun sekitar 180 aset tanah dan bangunan yang berhasil disita tersebar di beberapa wilayah, seperti Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta.
"Sebelumnya pada Kamis, 19 Januari 2023 telah dilaksanakan penyitaan dan pengamanan aset barang bukti berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Gresik No. 4 RT 10 RW 03, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan pada sertifikat atas nama KGS MMS," ujar Ketut.
Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan pengamanan aset berupa tanah di lokasi wilayah Nagrek, Jawa Barat dan daerah lainnya.
Selanjutnya: aset-aset tanah dan bangunan yang disita memenuhi ketentuan KUHAP ...
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Anwar Saadi menegaskan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP ayat 1.
Pasal tersebut berbunyi “yang dapat dikenakan penyitaan adalah: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana."
Adapun dari hasil penyidikan, terdapat bukti yang cukup sehingga aset-aset tanah dan bangunan yang disita memenuhi ketentuan KUHAP tentang Penyitaan. Penyitaan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang terjadi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Kegiatan pengamanan aset dalam perkara dugaan korupsi dana TWP AD ini akan terus dilanjutkan di beberapa wilayah lainnya dan Kejaksaan bekerja sama dengan Mabesad dalam hal ini Kodam (Komando Daerah Militer) dan satuan TNI AD wilayah setempat serta pejabat pemerintah daerah terkait," ujar dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
