Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengkritik program Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan yang dibuat Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, program itu belum memiliki kejelasan dari lahan yang akan dipakai untuk program itu sampai pembayaran gaji.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pertanyaan yang mendasarkan di mana (lahannya)?," ujar Andreas ketika dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada Jumat, 22 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia membayangkan jika lahan pertanian yang akan digunakan untuk program Brigade Pangan ini berada di wilayah Merauke, Papua. Namun, lanjut Andreas, hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dapat memberdayakan swasembada pangan.
"Oke kalau bayangan saya nanti di tempatkan itu di Merauke atau di wilayah-wilayah pengembangan baru, selesai sudah mereka (petani muda) tempatkan di sana," tutur dia.
Guru Besar IPB ini juga masih mempertanyakan mekanisme pembayaran gaji yang katanya per orangnya akan mendapatkan Rp 10 juta. Sebab, kata Andreas, hal tersebut belum diketahui siapa yang akan membayarkan gaji itu kepada para petani muda.
"Lalu siapa nanti yang menggaji Rp 10 juta per bulan? Pemerintah? atau siapa? Kalau itu dalam bentuk food estate kan perusahaan, perusahaan mana yang mau?" kata Andreas.
Dia menyarankan pemerintah agar tidak terlalu ambisius dalam mewujudkan swasembada pangan. Andreas mengatakan, cukup berpikir secara sederhana terkait kebijakan yang dapat menguntungkan bagi negara hingga masyarakat Indonesia.
"Kalau saya sih berpikir sederhana sajalah, ya karena tidak wah begitu, menggebu-gebu, ambisius juga, pikirkan hal yang sederhana saja," ucap dia.
Sementara itu, Kementan telah meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan untuk mengawal cita-cita swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan program ini akan memperbantukan mahasiswa menggarap lahan yang disediakan negara.
“Mahasiswa nantinya di lapangan, target kami pertama mungkin sekitar 20 ribu (mahasiswa), yang mendaftar ada 23 ribu. Ini kami gerakkan nanti mungkin bertahap, 5 ribu 3 ribu,” ucap Amran di kantornya pada, Rabu, 20 November 2024.
Menurutnya, Kementan akan menunjuk langsung brigade yang akan memimpin para mahasiswa tersebut. Amran berujar, setiap satu orang brigade, nantinya akan memimpin sekitar 15 mahasiswa, serta setiap kelompok brigade juga akan mengelola lahan seluas 200 ribu hektar.
“Sistemnya adalah setiap 1 brigade itu 15 orang (mahasiswa), mengelola 200 hektar (lahan),” ucapnya.
Dia menuturkan setiap kelompok ini harus berkomitmen pada Kementan, untuk mengelola lahan selama minimal lima tahun. Para mahasiswa, menurut Amran, tidak perlu merasa khawatir karena akan menerima pendapatan hingga Rp 10 juta per bulannya bila ikut dalam program ini.
