Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ragu-ragu penunjukan mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional bakal menyelesaikan masalah agraria. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, khawatir pendekatan yang digunakan untuk merampungkan persoalan agraria justru menambah daftar panjang kriminalisasi dan kekerasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mau enggak mau saya harus bilang dengan backgroud TNI, saya tidak yakin nama yang disebut-sebut akan menjadi Menteri ATR/BPN itu punya pengetahuan di isu agraria dan punya pengalaman kerja menyelesaikan konflik agraria. Saya khawatir malah persoalan agraria justru direspons semakin brutal," kata Uli saat dihubungi pada Rabu, 15 Juni 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Uli menyampaikan untuk saat ini, pekerjaan rumah dari Menteri ATR/BPN masih sangat banyak. Persoalan ketimpangan kepemilikan lahan menjadi isu utama selain masalah konflik agraria. PR tersebut bisa diselesaikan bila Kementerian merombak sistem kepemilikan atas tanah.
Ihwal reforma agraria yang terus digemborkan pemerintah, Uli menyampaikan perlu adanya tindakan struktural dari tingkat atas hingga bawah. Pekerjaan ini dianggap sangat berat dan semestinya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Untuk menjalankan reforma agraria sejatinya dibutuhkan tindakan struktural, mulai kebijakan, tim hingga implementasinya, dan semua itu tidak lagi bisa hanya dikerjakan oleh ATR/BPN, tapi harus dipimpin oleh Presiden," kata Uli.
Di sisi lain, Uli melanjutkan, perlu pula tindakan berani dari negara untuk menyelesaikan konflik agraria antara rakyat dan perusahaan yang selama ini terjadi. Negara, kata dia, perlu memastikan penguasaan tanah adat berada di tangan rakyat.
"Tanah untuk rakyat yang tidak memiliki tanah. Tanah adat harus kembali ke masyarakat adat. Tidak sampai di sana, negara harus menjamin akses dan pemenuhan kebutuhan rakyat untuk membangun dan memperkuat tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi mereka," kata dia.
Selain itu, Uli berujar, tanah-tanah telantar dari konsesi perusahaan semestinya didistribusikan kepada rakyat. "Tanah yang berkonflik dengan perusahaan harus dikembalikan kepada rakyat," ucapnya.
Selanjutnya, Menteri ATR/BPN harus memiliki pengetahuan tentang masalah agraria...
Uli mengatakan Menteri ATR/BPN yang telah dipilih saat ini seharusnya merupakan orang yang memiliki pengetahuan soal masalah agraria. Jika tidak, persoalan-persoalan mendasar mengenai agraria tidak akan segera rampung.
"Pertanyaanya apakah Nama yang muncul saat ini di publik yang akan menjadi menteri ATR/BPN memiliki pemahaman dan pengalaman kerja di isu agraria di Indonesia?" kata dia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan atau Mendag menggantikan Muhammad Lufti. Jokowi juga menabalkan eks Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil.
Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
"Mengangkat sebagai menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024 masing-masing satu Zulkufli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Dua, saudara Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Rabu, 15 2022.
Selain melakukan perombakan, Jokowi mengangkat tiga wakil menteri yang bakal mengisi pos kosong di kementerian. Raja Juli Antoni, Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, diangkat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Raja Juli menggantikan pendulunya, Surya Tjandra. Kemudian, Jokowi juga menggeser posisi John Wempi Watipo yang semula merupakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Jokowi menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
