Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membentuk matra keempat di institusi TNI kian menguat. Senin lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengatakan matra keempat ini akan terwujud di pemerintahan Prabowo Subianto, mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Matra keempat yang dimaksud, ialah pembentukan Angkatan Siber. Menurut Hadi, Presiden Joko Widodo telah mendorong pembentukan matra ini. Bahkan, keputusan Jokowi juga bakal didukung Prabowo sebagai pelanjutnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentara Nasional Indonesia diketahui selama ini memiliki tiga matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pembentukan matra keempat yaitu Angkatan Siber untuk mengantisipasi perang di ranah maya di masa mendatang.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan keberadaan Angkatan Siber memang menjadi kebutuhan untuk penguatan pertahanan siber di tengah perang di dunia maya. Akan tetapi, pembentukan suatu matra baru tetap perlu kajian secara mendalam.
Kajian yang dimaksud, ialah perlu dilihat secara mendalam dari sisi kesiapan infrastruktur, teknologi dan sumber daya. Namun, yang tak kalah penting adalah mengenai anggaran.
"Yang juga cukup penting sebetulnya dioptimalkan lebih dulu Satuan siber yang sudah dimiliki TNI, termasuk penguatan koordinasi dengan satuan-satuan siber yang dimiliki instansi lain," kata Gufron saat dihubungi, Rabu, 25 September 2024.
Angkatan siber, kata dia, juga perlu membuat kerangka pengaturan dan tata kelola yang memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan ke depan. Matra ini harus berorientasi menghadapi ancaman eksternal terhadap pertahanan negara, bukan berorientasi ke dalam.
Sebab, menurut Gufron, jika berorientasi ke dalam dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti tumpang-tindih dengan kewenangan siber intansi lain.
"Termasuk bisa berdampak pada kebebasan sipil," ujar Gufron.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan keberadaan Angkatan Siber harus dipastikan tidak akan mengancam hak-hak privasi masyarakat umum.
"Mesti ada penetapan regulasi yang jelas dan komprehensif," ujar Khairul.
Dari segi anggaran, Khairul mengatakan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Biaya pembangunan infrastruktur, rekrutmen, pelatihan dan operasional akan membengkak secara signifikan.
Tidak hanya soal itu, rekrutmen dan pelatihan personel dengan keahlian tinggi di bidang teknologi informasi, kriptografi, intelijen, serta pengembangan perangkat lunak juga menjadi tantangan tersendiri.
"Prosesnya bisa memakan waktu yang Panjang. Jadi ada plus minusnya pembentukan matra keempat ini," kata Khairul.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembentukan Angkatan Siber, yang akan menjadi matra keempat di TNI, bakal berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Maruli mengatakan pembentukan Angkatan Siber TNI sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.
"Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu," ujar Maruli di Kompleks Parlemen, 11 September 2024.
Dia menyebutkan TNI AD juga akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar memiliki organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber.
Menurut dia, sumber daya manusia yang akan mengisi Angkatan Siber TNI pun bakal berpengaruh terhadap keamanan. Dia menuturkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pertahanan perlu duduk bersama membahas hal itu.
"Nanti bagaimana, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.
Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini
