Ini Jurus Maruarar Wujudkan Mimpi Prabowo Membangun 3 Juta Rumah Setiap Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog atau kekurangan 12,7 juta rumah. Targetnya, setiap tahun akan dibangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di pekotaan.

Langkah pertama yang dilakukan Prabowo adalah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti di masa Pemerintahan Presiden Jokowi.

Maruarar Sirait yang ditunjuk menjadi Menteri Perumahan membeberkan berbagai upaya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun. Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk pembangunan perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset eks penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tida bisa mengembalikan utang.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, juga mendekati swasta agra menyalurkan dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun rumah rakyat. Ia bahkan menyatakan sudah ada perusahaan yang akan melakukan groundbreaking pembangunan perumahan pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar  Ara di Depok, Rabu, 27 November 2024 seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Pemerintah juga akan membangun perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Wakil Menteri Perumahan Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan, TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas lahan 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Usulan Menteri BUMN 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan sehingga target Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat, terwujud," ujar Erick saat mengunjungi Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah. Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama untuk menghadirkan hunian rakyat berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakati waktu itu, bagaimana pembiayaan bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," katanya.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait belum lama melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan siap mendukung program 3 juta rumah dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.