Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tetap IKN tetap, apapun yang sudah diputuskan kan sudah," ujar Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, menteri kabinet merah putih ini mengatakan akan lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu. Menurutnya, ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dody juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas, mengingat perang bisa meletus kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Ia pun berkomitmen untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan.
"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan pengarahan Prabowo melalui media sosial X. Dalam pengarahannya, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.
Prabowo juga disebut akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja Juli Antoni yang sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Prabowo berharap, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.
Sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.
Kelanjutan pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai keberlanjutan pembangunan IKN belum menjadi prioritas Prabowo. "Pak Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidatonya karena beliau memprioritaskan apa yang menjadi prioritas hari ini," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, Ahad, 20 Oktober 2024.
Menurut dia, Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN merupakan sikap yang realistis mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas. Terlebih, pemerintah memiliki utang jatuh tempo tahun depan mencapai lebih dari Rp 800 triliun.
Riri Rahayu, Han Revanda Putra, dan Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
