Kekeringan Lumajang, Periode Habis Cak Doktor Bupati dan Ironi Irigasi

Ia mengatakan sejak kurang lebih tiga tahun lalu, ketika tanggul jebol, lahan pertaniannya yang berada di Desa Boreng tidak mendapatkan pasokan air dari saluran irigasi. Sementara lahannya yang berada di Suko tidak mendapat pasokan air irigasi karena ada pembenahan saluran atas.

Menurut dia banyak petani yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengairi sawah. "Mereka harus beli mesin diesel untuk menyedot air. Harganya bisa sampai Rp 4 juta. Kemudian membuat sumur, yang jasa pembuatannya bisa mencapai Rp 1 juta. Belum lagi biaya bahan bakar minimal Rp 200 ribu sehari penuh," ujar Nurhadi.

Bambang Subakir, pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Boreng. Subakir menyayangkan ihwal kebocoran dam bronjong yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir ke dam Gambiran. Masyarakat dan petani Desa Boreng dan Blukon yang menerima dampaknya.

"Air terbuang percuma sementara kami di bawah mengalami kekeringan,"kata Bambang berkeluh kesah.

Selanjutnya: Sawah di dua desa mengalami krisis air

Sawah di dua desa itu mengalami krisis air. Sumur-sumur milik masyarakat yang biasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga menjadi kering karena tidak mendapat resapan air karena saluran irigasi tidak lagi mendapat aliran air dari Dam Gambiran. 

Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir setiap kemarau. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu tidak kunjung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Boreng dan Blukon. 

Kondisi yang tak berkesudahan ini mendapat sorotan tajam Achmad Nurhuda, tokoh masyarakat setempat. Salah satu tokoh pemuda Nahdlatul Ulama jebolan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton yang biasa disapa Gus Mamak ini mengritik keras ketidakberesan pemerintah dalam menangani persoalan yang menurutnya cukup sederhana untuk diatasi.  

"Pemerintah tidak serius dalam penanganan irigasi pertanian yang kemudian berdampak pada lebih dari 300 hektare sawah di Lumajang," ujar Mamak ditemui TEMPO di rumahnya di Gang Wahab, Kelurahan Rogotrunan, Sabtu siang, 16 September 2023.

Mamak mengatakan ratusan hektare sawah yang tidak mendapatkan air dari saluran irigasi itu berdampak pada perekonomian. "Seperti kondisinya sekarang ini ketika sekian tahun mereka tidak bisa bertani menanam padi, otomatis pasokan dari hasil pertanian akan berpengaruh terhadap rantai pasokan beras yang sekarang mulai mahal," ujar Gus Mamak menambahkan.

Mamak mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah irigasi terlihat dari perencanaan anggaran. "Penanganan bencana kekeringan ini seharusnya menjadi prioritas yang harus didahulukan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan urusan teknis pembangunan dam yang bakunya hanya kurang lebih 300 hektare itu saja tidak beres. "Informasi yang kami dapatkan juga bahwa propinsi mau untuk sharing anggaran. Kalau sharing sebenarnya bisa dimanfaatkan," katanya. 

Ada beberapa anggaran yang sebenarnya juga bisa diserap seperti anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Dialokasikanlah ini supaya terpenuhi kebutuhan masyarakat itu, jadi tidak terkesan asal-asalan," katanya.

Mamak juga menyoroti kelemahan perencanaan dalam menangani persoalan kekeringan ini. "Saya melihatnya bahwa proses penanganannya ini seperti tidak ada perencanaan. Tiba-tiba membangun pakai slang, tiba-tiba ada genset,"katanya.

Demikian pula dengan pembangunan dam bronjong. "Seperti kami, juga tidak tahu siapa yang menyarankan membangun dam bronjong. Itu membuang-buang duit," kata Mamak.

Ia memperkirakan ketika terjadi banjir lagi, dam bronjong tersebut berpotensi bakal jebol lagi. "Menurut kami ini seperti salah perencanaan. Saya tidak tahu apakah di PU ini tidak ada orang pintar. Maaf, saya menganggapnya seperti itu. Saya minta tolong. Yang serius lah menjaga negeri ini. Sebagai petani terdampak dan juga pemerhati, kami ingin pemerintah serius," katanya.

Selanjutnya: Pembangunan Dam permanen tidak menjadi prioritas

Humas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumber Daya Air (DPUTR SDA) Kabupaten Lumajang, Joko Kemin saat dikonfirmasi TEMPO, Sabtu 16 September 2023, hanya menjawab singkat ihwal kebocoran air itu.

"Kebocoran air yang keluar melalui bendung non permanen dengan memakai kontruksi bronjong mempengaruhi debit air yang masuk di jaringan irigasi Boreng," kata Joko Kemin melalui pesan WhatsApp kepada TEMPO.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi TEMPO membenarkan ihwal kebocoran bendung non permanen itu. "Iya, harusnya dibangun Dam (permanen)," ujar Thoriqul Haq yang baru menyandang gelar Doktor Ilmu Lingkungan dari Porgram Pasca Sarjana Universitas Brawijaya setelah menyelesaikan ujian Disertasi di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang, Jumat lalu, 15 September 2023.

Namun, selama periode lima tahun menjabat sebagai Bupati Lumajang, pembangunan Dam permanen itu ternyata tidak menjadi prioritas. Cak Thoriq, begitu dia biasa disapa, mengatakan dalam perhitungan anggaran, pembangunan DAM itu memerlukan anggaran Rp 10 Miliar. " (Sudah) Mengajukan ke pemerintah provinsi dan APBN, tetapi belum ada realisasi," kata Thoriq kepada TEMPO, Sabtu malam kemarin, 16 September 1023 melalui pesan WhatsApp.

Saat disinggung ihwal mengapa tidak menggunakan anggaran PEN, Thoriq mengaku bahwa Lumajang sudah mengambil dana PEN untuk infrastruktur jalan. Tidak menjelaskan mengapa tidak menyisihkannya untuk DAM yang hanya senilai Rp 10 Miliar. Informasi yang diperoleh TEMPO, Lumajang menerima pinjaman dana PEN dari pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar.

"Untuk tahapan PEN yang prioritas untuk infrastruktur jalan. Sejak awal COVID-19 proses dana PEN sudah dimulai," ujarnya.

Ia mengatakan masalah pertambangan pasir yang merusak jalan dan menjadi konflik sosial, itu menjadi prioitas. Sementara jika menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kata Thoriq ada aturan yang mengikat. "Tidak bisa semua untuk diperbolehkan buat membangun DAM," ujarnya.

Sementara kalau dengan Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, ia mengatakan "CSR kalau ada hingga 10 Miliar, terima kasih sekali,".

Ia mengaku sudah sering kumpul dengan para petani Blukon dan Boreng. "Dan banyak langkah yang sudah dilakukan. Setiap langkah selalu atas hasil perbincangan bersama," klaim Thoriq.

Thoriqul Haq yang berpasangan dengan wakil bupatinya, Indah Amperawati Masdar akan menyelesaikan periode jabatannya sebagai bupati Lumajang pada 24 September 2023 mendatang atau tujuh hari lagi. Belum diketahui siapa pejabat sementara yang akan menggantikannya. 

Setelah tidak menjabat bupati Lumajang, Cak Thoriq dikabarkan bakal menempati rumah barunya di Kelurahan Rogotrunan. Saat ini rumah tersebut baru direnovasi. Jarak rumah bergaya joglo dengan lokasi dam bocor Gambiran itu lebih kurang 1 kilometer. Cukup dekat juga jaraknya dengan Desa Blukon dan Boreng. Dia bakal menjadi warga baru dan akan bertetangga dengan petani-petani yang menjadi korban kegagalan infrastruktur irigasi selama lebih dari tiga tahun ini.

Pilihan Editor: Kekeringan di Lumajang, Pencurian Produk Pertanian dan Mahalnya Gabah Itu