Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Kemenhub Gandeng BSSN untuk Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub bekerja sama dengan BSSN dalam pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik.

14 Desember 2019 | 11.53 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Hermanta, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fadjar Donny Tjahjadi, dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Perbesar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Hermanta, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fadjar Donny Tjahjadi, dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik.

Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin autentikasi dan integritas data pada Sistem Elektronik Ditjen Perhubungan Laut melalui pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, Agus H. Purnomo menjelaskan bahwa Ditjen Perhubungan Laut merupakan sub-sektor yang cukup banyak melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan yang bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa transportasi.

“Di Perhubungan Laut banyak sekali sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan untuk pengguna jasa. Sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan secara manual memiliki potensi untuk dipalsukan. Oleh karenanya security atau keamanan sangat penting,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu, 14 Desember 2019.

Menurutnya, salah satu cara untuk memberikan kepastian sahnya dokumen adalah dengan menggandeng BSSN untuk dapat membantu mengadakan Sertifikasi Elektronik.

"Dengan pemanfaatan Sertifikasi Elektronik di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, diharapkan dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi pemohon serta semakin terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” katanya.

Ditjen Perhubungan Laut akan mendukung penuh BSSN dan saling gotong royong untuk meningkatkan jaminan keamanan kepada masyarakat.

“Bagaimana seluruh perizinan di seluruh NKRI khususnya untuk pelaut dan kapal bisa ditata dengan sebaik-baiknya dengan sistem IT yang ada serta security bisa dijamin sehingga tidak ada lagi sertifikat yang dipalsukan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara, Akhmad Toha mengungkapkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi komunikasi atau disebut e-government.

“Penerapan e-government harus didukung dengan penerapan teknologi yang aman dan terpercaya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberkan pemerintah khususnya jaminan terhadap kerahasiaan, keutuhan dan keaslian pada sistem elektornik yang dimiliki,” terangnya.

Dia menilai salah satu bentuk pengamanan pada layanan berbasis elektronik adalah dengan sertifikat elektronik, yang akan menciptakan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan tidak berbelit.

Melalui penerapan sertifikat elektronik di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan dengan tetap menjamin ketersediaan dan keandalan sistem tersebut.

Selain itu, faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan sistem elektronik adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

“BSSN siap membantu dalam peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan siber melalui pelatihan, bimbingan teknis serta program sharing knowledge lainnya,” ucapnya.

Kedua belah pihak berharap, sertifikat elektronik dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkret sesuai lingkup kerjasama sehingga efisiensi layanan dan perlindungan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang berlaku untuk jangka waktu 4 tahun ini meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik dan peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

BISNIS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus