Kemenpan RB Upayakan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insentif itu kan memang sudah janji pemerintah sebelumnya. Tentu, itu akan menjadi salah satu yang akan kami bicarakan,” kata Menpan RB Rini Widyantini saat ditemui usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.

Azwar Anas, Menteri PANRB periode sebelum Rini, memang mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Ia menyampaikan hal ini usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 11 Juli 2024.

"Ya tadi kami diminta Bapak Presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN, baik itu insentif berupa anggaran maupun berupa percepatan kepangkatan," kata Azwar Anas, dikutip dari Antara.

Saat itu Azwar Anas mengaku belum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun, dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Namun dalam pemberian insentif, Azwar mengatakan pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Adapun kabar teranyar ihwal rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengklaim sejumlah infrastruktur sudah siap. Mulai dari hunian, kantor, air, jaringan listrik, bahkan ekosistem perkotaan.

“Kalau memang Menpan RB mau memutuskan (ASN pindah ke IKN) setelah hari lebaran, kami sudah siapkan,” kata Basuki saat ditemui di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024. “Restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana.”

Menpan RB Rini sebelumnya mengatakan, pemerintah masih menggodok skema pemindahan ASN ke IKN. Pada periode pemerintahan sebelumnya, Kemenpan RB sudah menyiapkan skema pemindahan yang seula ditargetkan pada September 2024—meski akhirnya kembali diundur. Namun, skema baru diperlukan lantaran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

“Tentu, para pegawainya juga ada yang berubah karena ada yang jadi dua kementerian, tiga kementerian. Kami masih menunggu mereka settlte dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jump apers usai acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.  

Pilihan Editor: Prabowo Umumkan PPN 12 Persen tapi Sri Mulyani Sebut Pajak Tidak Naik? Ini Penjelasannya