Kementerian Perdagangan Bahas Pencabutan Permendag 8

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2024 (Permendag 8) masih dalam tahap pembahasan. Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aturan tersebut dikaji ulang.

“Sedang di-review, nantinya memang akan ada perubahan, itu yang sedang kita bahas bersama,” kata Isy Karim, saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, pada Rabu, 9 April 2024.

Isy menuturkan tinjauan soal Permendag 8 turut melibatkan pelaku usaha dan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kepentingan sektoral. Isy mengatakan, pembahasan itu dilakukan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Permendag 8 itu kan bukan sekadar ada pertek (persetujuan teknis),” ujar dia.

Menurut Isy, penyusunan peraturan termasuk peraturan menteri melalui tahap yang banyak. Ia mengatakan Kementerian Perdagangan juga ingin pembahasan Permendag 8 dilakukan secara seimbang dengan melibatkan para kementerian dan lembaga yang berkepentingan. “Ini yang mempertemukan hulu-hilir kan memang tidak mudah, jadi ini yang perlu waktu untuk ini.” Isy mengatakan, kementeriannya akan melaporkan Permendag 8 kepada Presiden Prabowo Subianto usai berdiskusi dengan kementerian dan lembaga. 

Permendag 8 menuai polemik setelah resmi diterbitkan pada 17 Mei 2024. Permendag tersebut ramai dikeluhkan pengusaha karena dianggap sebagai biang kerok banjir impor yang merugikan industri dalam negeri.