Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebutkan tak ada target indikator pembangunan ekonomi di periode kedua Presiden Joko Widodo yang tercapai. Target ini seperti yang ditetapkan pemerintahan Jokowi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setidaknya ada empat parameter pembangunan jangka menengah di sektor perekonomian. Empat parameter itu meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, kontribusi industri pengolahan, hingga tingkat pengangguran terbuka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian PPN mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02 persen dan naik menjadi 5,05 persen pada 2023. Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2024, pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,3-5,7 persen, sedangkan target RPJMN di kisaran 6,2-6,5 persen.
“Capaian yang diperkirakan ini, tidak tercapai,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.
Begitu pula pertumbuhan investasi, pada 2019 di kisaran 4,5 persen dan dalam RPJMN ditargetkan 6,6-7,0 persen. Sedangkan industri pengolahan pada 2019 sebesar 19,7 persen dan capaian tahun lalu sebesar 18,67 persen, dan target RPJMN ditargetkan 21 persen. “Tingkat pengangguran terbuka juga kita perkirakan tidak tercapai,” ujarnya.
Selain sektor perekonomian, indikator RPJMN lain di antaranya kesejahteraan sosial, energi dan pangan, serta sumber daya manusia. Dari total 19 indikator pembangunan nasional yang dipaparkan Rachmat, hanya lima indikator yang diperkirakan tercapai sesuai target.
Lima indikator itu adalah nilai tukar petani, skor pola pangan harapan, penurunan emisi gas rumah kaca, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, dan penurunan angka kematian ibu.