Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang.
Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter.
Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI.
Anne merinci alokasi kuota untuk masing-masing wilayah yakni Daop 1 Jakarta 56.892 kiloliter, Daop 2 Bandung 18.969 kiloliter, Daop 3 Cirebon 5.191 kiloliter, Daop 4 Semarang 15.182 kiloliter, Daop 5 Purwokerto 12.917 kiloliter, Daop 6 Yogyakarta 21.909 kiloliter, Daop 7 Madiun 6.756 kiloliter.
Selanjutnya, Daop 8 Surabaya: 50.877 kiloliter; Daop 9 Jember 6.482 kiloliter; Divre I Sumatera Utara 6.564 kiloliter; Divre II Sumatera Barat 2.779 kiloliter; Divre III Palembang 2.413 kiloliter; Divre IV Tanjungkarang 2.634 kiloliter; Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan 244 kiloliter.
Anne menegaskan, KAI akan memanfaatkan peningkatan kuota BBM subsidi sebaik-baiknya dengan tetap mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap pengelolaan dan distribusi BBM.
Pilihan editor: Asosiasi Minta Presiden Prabowo Tangani Masalah Potongan Aplikasi Transportasi Online