Vaksinasi Berbayar di Tengah Wabah

Bambang berharap kebijakan vaksinasi berbayar dapat menyelamatkan stok mereka. “Dari 4 juta stok tersisa, hitung-hitungan sederhananya, 3,5 juta sudah ada komitmen dari pasar booster,” ujarnya.

Gara-gara kegagalan Vaksinasi Gotong Royong tadi pulalah Bio Farma dan Kimia Farma lebih berhati-hati dengan program vaksinasi penguat alias booster berbayar. BUMN farmasi ini tidak mau jatuh ke lubang yang sama. “Jangan sampai kami sudah beli stok, malah over. Jadi kami akan menunggu dulu,” ucap Bambang. “Kan, kami belum tahu animo dari masyarakat. Ada yang semangat, ada juga yang kurang semangat.”

Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, Kimia Farma dan Bio Farma sudah mengajukan vaksin Sinopharm sebagai vaksin penguat homologous. Artinya, vaksin penguat Sinopharm hanya bisa digunakan bagi orang yang pada suntikan pertama dan kedua juga mendapat Sinopharm. “Dalam waktu secepatnya akan keluar panduan pelaksanaan uji klinisnya (PPUK),” kata Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, yang salah satunya membidangi kesehatan, pada Rabu, 14 Desember lalu.

Jika PPUK Sinopharm sudah terbit, uji klinis Sinopharm sebagai vaksin penguat homologous akan digelar di fasilitas Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hitung-hitungan Penny, uji klinis sampai keluarnya Otorisasi Penggunaan Darurat (EUA) dari BPOM perlu waktu hingga April 2022.

•••

DALAM rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebijakan untuk membedakan perlakuan pada rencana vaksinasi dosis ketiga merupakan hasil dari keputusan rapat terbatas kabinet. Rapat terbatas memutuskan hanya warga yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang akan mendapat vaksin penguat gratis. “Itu satu-satunya data yang bisa membuktikan memang dia harus dibiayai oleh negara,” ujar Budi dalam rapat dengan DPR, Selasa, 14 Desember lalu.

Pemerintah juga akan menanggung biaya vaksinasi buat masyarakat lanjut usia non-PBI. Pertimbangannya, kelompok usia inilah yang paling rentan dan berisiko tinggi jika terkena Covid-19. Ada 21,5 juta jiwa lansia dan 61,6 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan dengan status PBI non-lansia yang akan mendapat vaksin penguat gratisan. Mereka membutuhkan sekitar 92,4 juta dosis vaksin, termasuk dosis cadangan sebanyak 10 persen dari kebutuhan. “Anggaran yang disiapkan Rp 10 triliun,” kata Budi. “Kalau kurang bisa ditambah.”

Namun Budi menghitung kebutuhan dananya bisa kurang dari itu. Ada banyak tawaran dari negara lain yang ingin menyumbangkan stok vaksin mereka ke Indonesia. Taksiran Budi, sebanyak 50-100 juta dosis bisa diperoleh gratis dari sumbangan.

Adapun perusahaan farmasi seperti Bio Farma dan Kimia Farma, hingga perusahaan-perusahaan swasta lain, akan berebut pasar di 125,2 juta orang calon penerima vaksin penguat secara berbayar. Rinciannya, sebanyak 22,3 juta jiwa bakal dibiayai oleh pemerintah daerah. Sedangkan 102,9 juta jiwa lainnya harus bayar sendiri—jika mereka mau.

Sebanyak 125,2 juta jiwa itu akan membutuhkan 139 juta dosis vaksin. “Perusahaan farmasi bisa impor sehingga terjadi keseimbangan pasar dan pilihan masyarakat akan lebih banyak,” ujar Budi menjelaskan mekanisme vaksin penguat berbayar.

Agar harga vaksin berbayar ini tidak sewenang-wenang, Budi berjanji harga batas atasnya akan diatur oleh pemerintah lewat peraturan Menteri Kesehatan. “Akan kami jaga supaya harga vaksin berbayar tidak berubah-ubah. Mungkin bisa berlaku dalam setahun,” tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 November 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Sementara vaksin penguat pemerintah menggunakan vaksin yang sudah pernah dipakai pada suntikan pertama dan kedua, seperti Sinovac, Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer, vaksin penguat berbayar boleh menggunakan vaksin lain. Asalkan, kata Budi, “Kalau ada yang lain mau memasukkan ke sini, dia harus uji klinis dulu.” Uji klinis dilakukan sebagai vaksin primer sekaligus penguat. Vaksin itu juga baru bisa digunakan jika telah mendapat otorisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Memang ada vaksin-vaksin lain yang sebetulnya telah standby di Indonesia. Salah satunya Sputnik V, vaksin bikinan Rusia di bawah bendera Russia Direct Investment Fund (RDIF). RDIF telah menunjuk PT Pratapa Nirmala (Fahrenheit), sebuah perusahaan farmasi, sebagai prinsipalnya di Indonesia.

Sputnik V telah mendapat otorisasi penggunaan darurat dari BPOM sebagai vaksin primer. Namun, sampai hari ini, ia tidak masuk daftar vaksin yang digunakan oleh pemerintah ataupun Vaksinasi Gotong Royong. Managing Director Fahrenheit Peter Sutandar tak merespons ketika dihubungi Tempo sejak Selasa, 21 Desember lalu, perihal persiapan menyambut vaksinasi penguat berbayar.

•••

BEBERAPA pekan menjelang pergantian tahun dan pelaksanaan vaksinasi penguat, sejumlah rumah sakit swasta mengaku belum dipanggil Kementerian Kesehatan. Menurut Chief Operating Officer Primaya Hospital Group Leona A. Karnali, biasanya jika ada kebijakan yang akan melibatkan rumah sakit swasta, mereka selalu dipanggil. “Kami baru dapat informasi dari pemberitaan. Belum ada sosialisasi resmi,” ujar Leona pada Kamis, 23 Desember lalu.

Grup perusahaan rumah sakit yang dulu bernama Awal Bros—kini sebagian sahamnya dimiliki oleh Saratoga Investama, perusahaan investasi milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno—itu menjadi salah satu pelaksana Vaksinasi Gotong Royong. Sejak Mei 2021, rumah sakit itu baru menyuntikkan 200 ribu dosis vaksin Sinopharm kepada pelanggannya. Pada setiap suntikan, Primaya membebankan biaya pelayanan sebesar Rp 117.910 kepada perusahaan. Adapun soal vaksin, itu adalah urusan perusahaan dengan Bio Farma dan Kimia Farma.

Leona mengakui penetrasi Vaksinasi Gotong Royong makin lambat setelah vaksinasi pemerintah berjalan masif. Vaksinasi yang digagas pemerintah dan Kadin ini justru banyak digelar di luar Jakarta, yang penetrasi vaksinasi pemerintahnya masih rendah. “Hanya perusahaan-perusahaan kuat dan karyawannya banyak yang mau Vaksinasi Gotong Royong,” kata Leona. “Seperti pertambangan, karena lebih repot kalau ada karyawannya yang terpapar.”

Salah satu perusahaan yang dilayani Vaksinasi Gotong Royong oleh Primaya adalah PT Vale Indonesia, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. “Kebetulan kami juga pengelola rumah sakit mereka,” ujar Leona.

Kendati siap menggelar vaksinasi penguat berbayar, menurut Leona, pemerintah harus menimbang banyak hal lebih dulu. Salah satunya, sebelum semua populasi—minimal 70 persen sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)—mendapat vaksin suntikan lengkap, tidak semestinya vaksinasi penguat mandiri alias berbayar dimulai. “Saat ini vaksinasi dosis pertama sudah 70 persen. Kalau misal sudah 70 persen pada dosis kedua, dilihat dulu, apakah konsisten mereda?” tutur Leona.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pemerintah sebetulnya berencana menyuntikkan vaksin penguat jika 70 persen populasi telah mendapat suntikan vaksin dosis lengkap. Tapi varian baru penyebab Covid-19, Omicron, yang mulai menyebar di dunia memaksa pemerintah mempercepat pelaksanaan suntikan vaksin penguat.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut kebijakan pemerintah tidak menanggung vaksin penguat bagi masyarakat mampu—dengan indikator bukan PBI BPJS Kesehatan—sebagai langkah yang tidak adil dan melanggar undang-undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah Pasal 6 ayat 2, vaksinasi termasuk tanggung jawab pemerintah. Dan undang-undang itu belum dicabut. “Kalau kondisinya masih wabah seperti sekarang, seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Tri saat dihubungi pada Jumat, 24 Desember lalu. “Ini masih dalam masa wabah. WHO belum mencabut. Enggak ada dasar pemerintah mencabut status wabah.”

Kebijakan menggratiskan vaksin selama wabah ini pula, termasuk vaksin booster, yang ditempuh oleh negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Mereka punya undang-undang tentang wabah, persis seperti Indonesia. Menurut Tri, pemerintah tidak boleh beralasan tak punya anggaran untuk menanggung biaya semua vaksin penguat secara gratis. “Pemerintah jangan pura-pura miskin, jangan ajarkan begitu. Kami rela negara berutang tapi buat vaksinasi gratis,” kata Tri. “Jangan malah buat belanja yang lain.”

AISHA SHAIDRA