Mengapa Rencana Vaksin Booster Berbayar Simpang Siur

Perbesar

Relawan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19 massal dosis booster di Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 30 November 2021. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Rencana vaksinasi dosis ketiga berbayar masih tanda tanya.
Dua skema masih dalam pembahasan di lingkup internal pemerintah.
Kekhawatiran menyeruak di tengah simpang siurnya informasi.

RENCANA pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster secara mandiri atau berbayar mulai Januari 2022 rupanya masih senyap di kalangan penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Leona A. Karnali, Chief Executive Officer Primaya Hospital Group, terakhir kali mendengar rencana pemerintah tersebut pada Agustus lalu. “Sejak itu sama sekali belum ada informasi,” ujar Leona, Kamis, 23 Desember lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 25 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung rencana vaksinasi mandiri untuk kelompok masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi. Kala itu, Sri memaparkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Pemerintah mengalokasikan Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari total belanja negara tahun depan, untuk anggaran kesehatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah, kata Leona, biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk swasta, dalam rencana kebijakan baru. Koordinasi terakhir, setahu dia, dilakukan untuk membahas detail rencana program Vaksinasi Gotong Royong yang digagas pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Meski belum terang, Leona memastikan Primaya Hospital Group tetap siap menggelar vaksinasi mandiri jika kelak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan tersebut. Selama ini, rumah sakitnya sudah terbiasa mengadakan kegiatan vaksinasi, bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak. Sejumlah fasilitas penunjang dan sumber daya manusia juga tersedia.

Chief Executive Officer Primaya Hospital Group Leona A Karnali. Dokumentasi Primaya Hospital Group

Sejauh ini pemberian vaksin booster untuk tenaga kesehatan di Primaya Hospital Group telah rampung. Rumah sakit yang dulu bernama Awal Bros—bagian dari Grup Saratoga—ini juga masih menjalankan Vaksinasi Gotong Royong dengan menggandeng 60 perusahaan, yang diperkirakan menghabiskan sekitar 200 ribu dosis hingga akhir 2021. “Kami masih menunggu petunjuk teknis untuk vaksin booster awal tahun (2022),” ucap Leona.

Belum jelasnya ketentuan rencana vaksinasi dosis ketiga secara mandiri pada tahun depan membuat manajemen sejumlah penyelenggara layanan kesehatan lain enggan berkomentar lebih jauh. Dewi Yuany, Head of Corporate Communication Mayapada Healthcare Group, juga menyatakan belum mendapat imbauan resmi dari pemerintah. “Setelah ada arahan, baru nanti bisa ditanyakan kembali,” kata Dewi, Kamis, 23 Desember lalu. Dia hanya memastikan Mayapada akan mendukung keputusan pemerintah.

Demikian halnya PT Bio Farma (Persero), holding badan usaha milik negara sektor farmasi, belum bisa berandai-andai tentang rencana vaksinasi booster secara mandiri. Penugasan dari pemerintah kepada Bio Farma untuk pengadaan vaksin pada 2021 belum diperpanjang.

Walau begitu, Sekretaris Perusahaan sekaligus juru bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, menegaskan bahwa perusahaannya akan mendukung penuh semua kebutuhan pemerintah. “Prinsipnya, untuk mandiri, akan kami siapkan, tapi angkanya belum pasti. Jangan sampai membeli tapi nanti stoknya over,” tutur Bambang pada Rabu, 22 Desember lalu. “Kami belum tahu juga animo masyarakat untuk vaksinasi booster.”

•••

PEMERINTAH menyiapkan dua skenario pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga untuk masyarakat umum mulai 2022. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi kesehatan, 14 Desember lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan pemberian vaksin booster akan dimulai pada Januari 2022. Sebagian ditanggung oleh negara, sebagian lainnya dibebankan kepada masyarakat mampu alias mandiri.

Menurut Budi, anggaran negara hanya akan membiayai vaksinasi booster kepada 83,1 juta orang, terdiri atas kelompok lanjut usia (lansia) sebanyak 21,5 juta jiwa dan masyarakat non-lansia Penerima Bantuan Iuran program jaminan sosial kesehatan sebanyak 61,6 juta jiwa. “Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia itu akan kami buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat,” kata Budi.

Dia berharap vaksinasi mandiri bisa membentuk keseimbangan di pasar dan memperbanyak akses serta pilihan bagi masyarakat. Rencananya vaksin booster non-APBN ini akan diberikan kepada 125,2 juta orang. “Booster diberikan berbasis risiko, setelah tenaga kesehatan dan lansia,” ujar Budi.

Dalam rapat bersama DPR, Menteri Budi tak menyebutkan perkiraan harga untuk setiap dosis vaksin booster. Dia hanya menyatakan harganya akan ditentukan oleh pemerintah. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, belum bisa menjelaskan detail rencana vaksinasi dosis ketiga ini, termasuk soal vaksinasi mandiri. “Masih difinalkan kebijakannya, ya,” tutur Siti, Jumat, 24 Desember lalu.

Sejauh ini vaksin booster memang baru diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Hingga Kamis, 23 Desember lalu, penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga sudah dilakukan terhadap 1,27 juta tenaga medis, dari sasaran sebanyak 1,46 juta orang.

•••

WAKTU yang tersisa hanya sepekan jika benar penyuntikan vaksin booster di luar tenaga medis diresmikan bulan depan. Sedangkan kabar yang kadung berembus lewat pemberitaan belum juga diikuti kepastian tentang pengaturannya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Ichsan Hanafi khawatir akan rencana vaksinasi booster yang serba simpang siur. Dia berharap, ketika kelak program ini digelar, pemerintah mengatur dengan jelas dan terbuka mengenai kriteria, harga, penentuan wilayah, dan ketersediaan jumlah vaksin. Untuk itu, kata dia, pemerintah juga perlu memastikan seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap rencana vaksinasi booster berbayar.

Jika tidak, Ichsan khawatir pelaksanaan program bakal menjadi ajang perebutan pasar antar-penyelenggara vaksinasi. Selain itu, belajar dari pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong yang tak optimal, banyak karyawan yang didaftarkan oleh perusahaannya justru tetap memilih program vaksinasi gratis pemerintah. “Prosedurnya berbelit sampai akhirnya karyawan pakai yang gratis karena fasilitas kesehatannya juga banyak,” ucap Ichsan, Selasa, 21 Desember lalu.

Bagi Leona A. Karnali, CEO Primaya Hospital Group, keterbukaan soal harga vaksin amat penting. Dia berharap pemerintah mengunci biaya vaksin mandiri agar penyelenggara swasta yang terlibat tidak berlebihan mengambil keuntungan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Di luar itu, dalam pandangan Leona, pemerintah sebetulnya tak perlu terburu-buru menggeber vaksinasi dosis ketiga. Langkah ini bisa dilakukan ketika vaksin Covid-19 telah menjangkau semua sasaran vaksinasi. “Vaksin booster mandiri ini sudah masuk individual care, sedangkan kewajiban vaksinasi ada di sektor public health yang harus pemerintah jaga,” tutur Leona. “Inginnya diberesin dulu penyebaran vaksinnya karena yang kemarin itu agak serabutan.”