Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal tidak akan ada lagi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2027 mendatang. Luhut mengatakan dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan BBM satu harga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya sampaikan kepada Presiden tentang ini, mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa mencapai satu harga,” kata Luhut saat dalam acara Economic Outlook 2025 yang dihelat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. “Tidak ada lagi subsidi untuk material seperti bahan bakar minyak, solar, atau apa pun.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Subsidi, lanjut Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini, nantinya akan diberikan langsung kepada rakyat yang memang membutuhkan. “Subsidi untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” ujarnya.
Dengan begitu, anggaran negara bisa dihemat hingga triliunan rupiah. “Jadi menurut saya itu yang terbaik, kita bisa menghemat miliaran dan miliaran dolar lagi,” tutur Luhut lagi.
Lebih lanjut, Luhut berpendapat penyaluran subsidi energi juga bisa dipermudah dengan memanfaatkan keberadaan kecerdasaan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat bagus, sehingga Pertamina bisa segera mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor kendaraan ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini. Kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya,” tutur dia. “Saya rasa ini akan berhasil.”
Awal Januari lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema baru penyaluran subsidi BBM akan diumumkan dalam waktu dekat. Sebelumnya, ia juga menyampaikan tiga formulasi yang disiapkan pemerintah untuk penyaluran subsidi energi.
Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kedua, memberikan subsidi pada fasilitas umum. Ketiga, skema yang melibatkan kenaikan harga pada sebagian subsidi berbentuk barang.
Namun pada pertengahan Januari, Bahlil berkata sebaliknya. Skema baru penyaluran subsidi BBM belum akan diumumkan dalam waktu dekat karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan calon penerima subsidi belum klir.
Ketua Umum Partai Golkar itu berujar data calon penerima masih tumpang tindih. Padahal, penyaluran subsidi tepat sasaran adalah penyaluran kepada orang yang berhak menerima. “Jadi, ini yang kami hati-hati dengan datanya,” kata dia.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
