Opsi Berutang untuk Mendanai Makan Siang Gratis

Menurut Prastowo, APBN 2025 yang berjalan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo akan disusun Presiden Jokowi mulai Mei hingga Oktober nanti. “Sudah ada perintah (untuk memasukkan program makan siang gratis), tapi jumlahnya berapa masih didiskusikan,” kata Prastowo pada Selasa, 7 Mei 2024. 

Selain urusan teknis pelaksanaan makan siang gratis, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo untuk mendanai program unggulannya itu adalah penyediaan sumber anggaran. Pada masa kampanye pemilihan presiden, Prabowo memperkirakan anggarannya bisa mencapai Rp 460 triliun untuk 82,9 juta anak per tahun. Prabowo ketika itu mengatakan anggaran bisa diambil dari pos pendidikan. Sebab, menurut dia, makan siang buat anak sekolah termasuk program pendidikan. Opsi lain adalah pos anggaran bantuan sosial.

Dua orang yang mengetahui pertemuan antara Tim Asistensi Prabowo dan Kementerian Keuangan bercerita, para pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bagaimana APBN sudah sesak oleh sejumlah program rutin dan belanja wajib, antara lain pembayaran bunga utang. Dalam APBN 2024, beban pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 497,3 triliun atau 14,9 persen dari total belanja negara. Sedangkan anggaran pendidikan sudah dikunci undang-undang, minimal 20 persen dari APBN. 

Pos lain yang juga tertutup adalah anggaran dana desa, yang paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus serta gaji pegawai. Tahun ini, jumlah gaji pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau 14,5 persen dari total belanja pemerintah. Selain belanja wajib, masih ada pengeluaran subsidi dan kompensasi energi serta dana transfer daerah. "Jika memakai cara ekstrem, kurangi subsidi dan kompensasi energi. Tapi kan ada risikonya,” ucap seseorang yang mengetahui isi pertemuan Tim Asistensi Prabowo dengan Kementerian Keuangan. 

Manuver anggaran untuk membiayai program makan siang gratis juga tercantum dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berjudul “Kunci Pintu Gerbang Menuju Indonesia Emas 2045: Penguatan Reformasi Fiskal”. Menurut kajian itu, ada anggaran sebesar Rp 208,1 triliun untuk makan siang gratis dari pengurangan subsidi energi. Pengurangan subsidi antara lain dilakukan di sektor kelistrikan, yang dipangkas dari Rp 75,8 triliun menjadi Rp 9,6 triliun, dan elpiji dari Rp 87,5 triliun menjadi Rp 57,7 triliun. 

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami mengatakan beban fiskal akan berat apabila program makan siang gratis harus mencakup segenap siswa di semua jenjang pendidikan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Menurut dia, Bappenas sedang menimbang opsi menjadikan siswa pendidikan usia dini dan sekolah dasar sasaran program ini. “Anak-anak kelompok umur ini yang paling membutuhkan asupan gizi,” tuturnya pada Selasa, 7 Mei 2024. 

Bappenas kini sedang menyusun pilihan kebijakan dan skenario makan siang gratis. Selain soal kelompok siswa yang akan mendapat makan siang gratis, ada sejumlah opsi penyaluran, apakah tiga, empat, atau lima kali sepekan. Itu sebabnya Bappenas dalam kajian sebelumnya menyiapkan lima tahap program makan siang gratis. Pada tahun pertama, program ini hanya menyasar 5,62 juta siswa dengan anggaran Rp 18-44 triliun. Pada tahun kedua, targetnya naik menjadi 14,11 juta siswa dengan anggaran Rp 61-110 triliun. Pada tahun kelima, program tersebut mencakup 28,9 juta siswa dengan anggaran hingga Rp 226 triliun. 

Selain kajian Bappenas dan Kementerian Keuangan, belakangan muncul hitungan baru dari kementerian lain. Seorang pejabat eselon I bercerita, hitungan satu kementerian koordinator membuka peluang tambahan utang buat mendanai makan siang gratis. Menurut sumber ini, rasio pembayaran bunga utang Indonesia terhadap penerimaan negara masih aman, yaitu 16-17 persen. 

Di sisi lain, dia menambahkan, target penerimaan negara pada 2024 mencapai Rp 2.802,3 triliun dan beban bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Artinya, rasio cakupan bunga utang atau interest coverage ratio Indonesia mencapai 5,6 atau baik, jauh di atas batas buruk 1,5. "Utang menjadi cara agar belanja pegawai tidak perlu diutak-atik,” kata pejabat ini.  

Namun pejabat itu mengingatkan, pendanaan dengan utang hanya bisa berjalan apabila program makan siang gratis dapat langsung berjalan. Tujuannya adalah mencegah negara terbebani beban bunga dari utang yang belum sempat dibelanjakan. Selain menambah utang, pejabat ini melanjutkan, masih ada ruang dengan menahan pertumbuhan belanja modal dan dana alokasi khusus, yang dialihkan ke program makan siang gratis. “Termasuk mengurangi belanja buat ibu kota negara dan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya." 

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo, Dradjad Wibowo, mengakui ada pembahasan mengenai program makan siang gratis yang dibiayai penambahan utang pemerintah. Namun politikus Partai Amanat Nasional itu mengaku tidak setuju jika program ini harus didanai dengan utang tambahan. Menurut Dradjad, kondisi ekonomi dunia saat ini tidak cukup baik bagi Indonesia untuk menambah utang. “Cara terbaik adalah menggenjot penerimaan negara."