Memperlancar Keluar Masuk

PARA importir akhirnya bisa menarik napas lega. Dengan dokumen laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) pengganti, dalam situasi tertentu, mereka kini bisa mengeluarkan barang dari gudang di pelabuhan. Tindakan pengecualian itu baru boleh dilakukan jika LKP asli yang dibuat pihak surveyor belum diterima bank devisa di sini, sedangkan barang sudah tiba di gudang. Kemudahan ditetapkan, 24 Juni lalu. Hanya, syaratnya: LKP yang dikirim berupa telefaks itu harus disahkan kantor perwakilan surveyor Societe Generale de Surveillance (SGS) di Jakarta. "LKP pengganti itu hanya dikeluarkan jika ada kelambatan pada LKP asli," kata Robert J. Wareham, kepala perwakilan SGS di Jakarta. Wajar, tentu, sebelum kesepakatan pemakaian LKP pengganti mulai diberlakukan, ada sejumlah importir mengeluh karena barangnya tidak bisa dikeluarkan dari gudang. Dalam situasi seperti itu, masuk akal juga jika arus impor barang yang masuk Tanjung Priok turun sampai 40%. Alhamdulillah, dengan segala usaha perbaikan itu, pengurusan barang impor bisa diselesaikan dalam tempo 3-4 hari - sedangkan sebelumnya rata-rata 10 hari. Hanya barang impor dari Jepang yang masih menghadapi masalah. "Entah karena orang SGS kurang banyak di Jepang, atau sistem kerjanya yang belum baik," ujar Zachri Achmad, ketua Gabungan Importir Nasional Indonesia. Kabar angin menyebutkan, karena SGS hanya menempatkan perwakilannya di Kobe, para penjual barang di Jepang kemudian banyak melakukan pengiriman barang (transhipment) dari Singapura. Sesudah dicek, ada dugaan, para pengusaha Jepang yang merasa akan sulit lulus dari inspeksi SGS berinisiatif sendiri mengirim barang dari luar Jepang. Tapi cara meloloskan diri macam ini (karena mungkin mutu atau harga patokannya tidak sesuai) akan sia-sia saja. Sebab, kalau ada transhipment, perwakilan surveyor di Singapura hanya berhak melakukan verifikasi, sedangkan LKP tetap dikeluarkan di negara asal. Kobe, bagi SGS, merupakan kedudukan kantor koordinasi, sedangkan perwakilan untuk melakukan inspeksi ada di sejumlah kota pelabuhan di Jepang. Ketentuan serupa juga berlaku di Indonesia. Sebagai surveyor yang mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di luar negeri, SGS diberi wewenang melakukan pemeriksaan jenis, mutu, volume, harga, dan biaya angkutan barang bersangkutan. Diharapkan, dengan cara itu, usaha memalsu kualitas barang dan merendahkan harga patokan untuk memperkecil bea masuk bisa dicegah. Bagi eksportir Indonesia, perwakilan SGS di luar negeri juga berperanan, antara lain, untuk memastikan apakah mutu barang yang dikirim sesuai dengan keinginan pembeli. Sesudah barang diperiksa dan sesuai dengan permintaan, LKP kemudian diterbitkan ke bank devisa. Dengan dokumen ini, eksportir kemudian bisa mengurus pencairan sertifikat ekspor. Perwakilan SGS di sini menjamin kelambatan inspeksi tak akan terjadi, mengingat importir wajib memberitahukan kapan barang tiba untuk diperiksa. Secara sederhana bisa dikatakan, bagi Indonesia, yang menganut rezim lalu lintas devisa bebas, tugas SGS adalah mencegah upaya membuat harga barang di bawah nilai pasar tidak terjadi. Usaha ini dilakukan supaya bea masuk dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Seorang importir bahan kimia di Jakarta pernah berusaha menembus benteng itu dengan melaporkan bahwa harga beli bahan tadi lebih rendah ketimbang harga rata-rata pasar supaya bea masuknya lebih kecil. "Ternyata, oleh SGS, harganya dalam LKP diubah ke yang sebenarnya," katanya nyengir. Kantor perwakilan SGS di lantai IV gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya 29, Jakarta, cukup sibuk. Ada 40 pegawainya di situ. Untuk sementara, tamunya masih campur baur. Ada pengusaha yang datang untuk mencari informasi mengenai tata cara ekspor-impor, ada yang ingin memasukkan rencana impor barang, dan ada pula yang datang untuk mengurus LKP pengganti. Segala urusan nantinya, termasuk memperoleh LKP, bisa dilakukan lewat bank devisa. LKP asli ini bisa dikeluarkan 24 jam sampai 48 jam sesudah faktur barang dibuat. Kalau toh ada kelambatan pengeluaran barang importir dari gudang, tentu SGS tak bertanggung jawab. Mungkin saja, tip buat petugas di situ perlu ditambah.