Menadah subsidi menjual berita

NILAI informasi Antara ternyata kecil sekali hanya 9 permil. Perhitungannya njlimet. Harga langganannya Rp 23,50 per bulan -- untuk setiap eksemplar koran pelanggan. Artinya, mengutip atau tidak, jumlah yang dibayar koran pelanggan tergantung dari jumlah oplahnya. Maka, bila harga koran Rp 100 per eksemplar, nilai informasi yang dijual Antara hanya 9 permil. Gambaran itu jelas: dibanding kantor berita asing, Antara belum apa-apanya. "Nilai informasi kantor berita asing bisa mencapai lima persen," kata M. Hamidy, direktur pemasarannya. Padahal, 95% surat kabar berlangganan Antara. Tapi ternyata pemasukan dari pelanggan media cetak dan elektronik (RRI dan TVRI) hanya sekitar 15%, sedangkan sebagian besar penghasilan kantor berita nasional ini dari pelanggan perorangan, instansi pemerintah, swasta, dan badan-badan asing. "Kantor berita yang sehat, 70-80% penghasilannya mestinya dari pelanggan pers," kata Hamidy lagi. Meski begitu, biaya rutin dan operasional (setahun sekitar Rp 1 milyar) terpenuhi dari usaha menjual berita. Soalnya Antara juga mendapat subsidi dari pemerintah yang khusus digunakan membiayai keperluan nonrutin, seperti membeli peralatan, kendaraan, dan pembangunan perumahan karyawan jumlahnya dari tahun ke tahun tidak tetap, tergantung usul yang diajukan. Itu pun tidak semuanya dipenuhi. Berapa jumlahnya? Hamidy enggan menyebutkan. "Itu rahasia perusahaan," katanya tertawa. Tapi satu hal yang agaknya bukan rahasia, Antara lebih beruntung dengan statusnya sekarang ini karena tetap bisa menadah subsidi. Tidak berarti Antara berleha-leha. Dari waktu ke waktu, lembaga semipemerintah ini membenahi diri. Minggu lalu, malah Pimpinan Umum/Redaksinya, Mayjen (Purn.) August Marpaung, digantikan Marsma Tranggono, S.H. Sebelumnya, di lingkungan keredaksian juga terjadi penyegaran: Direktur Redaksi, Junisaf Anwar, digantikan Ismail Albandjar, kemudian Wakil Pimpinan Umum/Redaksi, M. Nahar, digantikan Dja'far H. Assegaf. Banyak karyawan berharap Tranggono lebih memusatkan perhatian pada konsolidasi ke dalam. Barangkali karena terdengar adanya suara-suara mengenai penyelewengan dalam tubuh Antara? "Wah, kalau soal itu no comment," tukas Hamidy. "Sebab, kalau membicarakan masalah itu berarti menyangkut pribadi orang," ujarnya menambahkan. Yang jelas, para pendahulu Tranggono sudah berbenah. Pada 1981, Antara menempati Wisma Antara berlantai 20 yang megah, yang telah direncanakan di masa kepemimpinan Harsono. Jumlah teleks yang di zaman Harsono baru enam cabang, di zaman Ismail Saleh menjadi 20 cabang, dan meningkat menjadi 27 provinsi di zaman Marpaung. Dan mulai awal bulan ini, jam kerja pelayanan teleks ditingkatkan menjadi 24 jam. Langkah paling akhir, sejak 7 September lalu, ialah pelayanan radiofoto. Pemancarnya bantuan pemerintah Jerman Barat, pesawatnya (merk Unifax-II produksi UPI) sebanyak 12 buah, masing-masing seharga Rp 200 juta lebih. Sebelumnya, foto dikirim dengan pesawat udara hingga sering terlambat. Kini dengan peralatan baru itu, dalam 14 menit foto dapat langsung diterima secara serentak oleh pelanggan -- yang memiliki pesawat penerima, seperti Kompas, Sinar Harapan, AB (Jakarta), Pikiran Rakyat (Bandung), Kedaulatan Rakyat (Yogya), Suara Merdeka (Semarang), Suara Indonesia Baru, Waspada, Analisa (Medan), Haluan (Padang), Pedoman Rakyat (Ujungpandang), Surabaya Post, dan Banjarmasin Post. Dengan hubungan teleks di semua ibu kota provinsi dan layanan radiofoto untuk beberapa koran ibu kota dan daerah, maka salah satu penerbitan buletin Antara, yaitu Warta Berita, hanya untuk pelanggan yang tidak memiliki teleks -- umumnya koran-koran daerah beroplah kecil -- atau majalah yang tidak memerlukan kecepatan informasi. Terdiri dari dua edisi, pagi dan sore, Warta Berita dicetak 2.500 eksemplar. Saat ini, Antara menerbitkan 20 jenis buletin: 10 dalam bahasa Indonesia dan 10 dalam bahasa Inggris. Selain bisnis jasa informasi, kantor berita ini juga punya bisnis sewa-menyewa ruangan perkantoran di Wisma Antara yang dikelola PT Anpa International. Perusahaan ini patungan antara PT Antar Kencana (anak perusahaan Antara) dan sebuah perusahaan Belanda. Tak kurang dari 60 perusahaan berkantor di sana dengan sewa sekitar Rp 21.000 per m2 per bulan. Namun, uang scwa itu hampir habis untuk melunasi kredit pembangunannya, yang jumlahnya meliputi US$35 juta, dan untuk biaya perawatan. "Jadi, bisnis yang satu ini belum mendatangkan untung," kata Hamidy.