Keluhan KKN

AHMED Kurnia, mahasiswa FIS UI dua pekan lalu menerima surat dari universitasnya. Isinya: ucapan terima kasih bahwa ia mendaftarkan diri ikut KKN, sekaligus memberitahu bahwa tahun ini KKN di UI dibatalkan. Soalnya, sampai batas akhir, bulan lalu, cuma ada 7 mahasiswa yang mendaftar. Padahal, tahun depan direncanakan KKN menjadi kegiatan intrakurikulum di semua perguruan tinggi negeri. Memang, dari awalnya, 1972, KKN selalu dipertanyakan untung-ruginya. Di IPB, kegiatan ini, yang sudah lama menjadi kewajiban mahasiswa dan mempunyai nilai kredit 6 dipandang sangat berguna. "Bayangkan, dari KKN itu ada mahasiswa yang baru tahu bahwa taoge dibuat dari kacang hijau," tutur Andi Hakim Nasution, rektor IPB. Di ITB, yang belum mewajibkan KKN, kegiatan ini direncanakan dengan baik. Ada penyesuaian kebutuhan daerah tempat KKN dan keterampilan mahasiswa. Bila itu tidak klop KKN diundur. Tapi di UGM, termasuk pelopor KKN, yang sudah mewajibkan mahasiswanya berKKN sejak 1979, terdengar banyak keluhan. Bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari masyarakat tempat UGM ber-KKN. "Benar, karena banyak mahasiswa bergantian menggarap daerah itu," tutur Soedjito, ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Maka, Prof. Dr. Tumbelaka, pembantu rektor I Urusan Akademis UI, kini bertanya-tanya. Soalnya, bagi UI, "pengabdian masyarakat UI tak hanya KKN, tapi juga, misalnya, pelayanan hukum dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. "Tidak mungkinkah itu juga bisa mendapat nilai kredit menggantikan KKN?" tanyanya. Agaknya, untung-rugi KKN tak sama bagi semua perguruan tinggi. "Bisa bermanfaat bila tak diwajibkan," kata Abdulrachman, alumnus UGM. Sebab, seperti di ITB, lantas bisa direncanakan dengan pas.