Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam satu portal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari situs Kemenpan-rb.
Apa itu GovTech?
Secara sederhana, GovTech merupakan lembaga yang bertugas menghimpun layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform dan aplikasi. Menurut Ketua Tim Koordinasi SPBE, Abdullah Azwar Anas, GovTech bukanlah aplikasi atau platform baru, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan.
Ini bertujuan untuk mengatasi masalah ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan yang sulit diinteroperabilitaskan. Saat ini, terdapat kurang lebih 27 ribu aplikasi di lingkup pemerintah yang perlu diintegrasikan.
“Sehingga GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,” kata Anas dalam Konferensi Pers Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.
Percepatan Layanan
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia. GovTech ini akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.
"Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan," katanya.
Ia menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. "Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," kata Jokowi.
Layanan Prioritas
Abdullah Azwar Anas yang juga merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024.
Layanan prioritas ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Selama ini, ketika warga butuh layanan A, mereka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Proses ini berulang untuk layanan lainnya, sehingga teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
"Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut," ujar Anas.
Foto 
