Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan secara langsung memantau perkembangan GovTech INA Digital yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada hari ini, Senin, 27 Mei 2024. Tujuannya untuk mengawasi keberlanjutan reformasi birokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Gibran sudah pernah mengunjungi kementeriannya untuk meminta penjelasan mengenai digital id dan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Tugas-tugas wapres nanti adalah koordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah wapres,” kata Azwar yang meripakan politikus PDIP dalam sesi wawancara di Istana, Senin 27 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azwar Anas tidak merinci kapan Gibran mengunjungi kantor Kemenpan RB. Namun dia mencatat, dalam rapat kabinet sebelumnya terkait SPBE, Jokowi juga sudah meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk hadir. Supaya, kata Menpan RB, ketersambungannya dapat berjalan.
Jokowi meluncurkan INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. GovTech ini merupakan sistem pelayanan masyarakat terpadu pemerintah dalam bentuk superApps. Kementerian PANRB menargetkan GovTech akan beroperasi September-Oktober.
Dalam keterangan yang sama di Istana, Azwar mengharapkan GovTech INA Digital dapat mengurai banyak masalah digital. GovTech juga mencakup administrasi untuk bantuan sosial alias bansos dan makan siang gratis Prabowo-Gibran.
“Jadi kalau digital id-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih,” kata Azwar saat sesi wawancara di Kompleks Istana. “Itu (program makan siang gratis) akan terbantu dari sini. Ini sebetulnya mengurai banyak masalah digital.”
Dari 9 lembaga/kementerian, Kemenpan RB memprioritaskan 7 layanan di kementerian/lembaga. Layanan lain yang tengah disiapkan seperti keimigrasian, BPJS, pertahanan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Berikut rincian 7 layanan di kementerian/lembaga:
- Kementerian Dalam Negeri: Layanan identitas digital atau administrasi kependudukan
- Kementerian Pendidikan: Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah
- Kementerian Kesehatan: Antrean rumah sakit, registrasi dokter atau STR, sertifikat vaksin dan imunisasi.
- Kepolisian: Izin penyelenggaraan acara (izin keramaian), SIM online, SKCK
- Kementerian Sosial: Mengecek bantuan sosial
- Kemenpan RB: Layanan aparatur negara
- Info penerima bantuan atau pembayaran digital PNBP
Pilihan Editor: Serba-serbi GovTech yang diluncurkan Jokowi Hari Ini