Mensos Risma Godok Aplikasi Any-Warong Gantikan E-Warong

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menggodok aplikasi Any-Waroeng untuk menggantikan E-Warong (elektronik warung gotong royong) sebagai program warung gotong-royong berbasis elektronik.

“Kemarin (E-Warong) banyak yang ditindaklanjuti di Kejaksaan Agung maupun di kepolisian. Salah satu kesimpulannya adalah bagaimana E-Warong ini bisa tidak dimonopoli kemudian konsepnya adalah Any-Warong,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam Webinar Seri II BPK RI, Selasa, 15 Juni 2021.

Menurut Risma, program E-Warong yang diluncurkan pada 2016, kedapatan menjual barang jauh lebih mahal bagi orang miskin yang dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena itu, Any-Waroeng menjadi formula baru untuk menghadirkan bantuan sosial berkeadilan.

E-Warong merupakan program warung bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial.

Risma menyampaikan bahwa Kemensos nantinya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerapkan digitalisasi dalam bantuan sosial berkeadilan tersebut.

“Konsepnya digitalisasi sehingga penerima manfaat tidak perlu harus melakukan pencetakan kartu dan sebagainya yang tentunya akan sangat mahal. Ada beberapa daerah yang kartunya dipegang oleh pendamping masing masing daerah, karena itu program seperti ini akan mengurangi kecurangan-kecurangan,” kata dia.

Selain digitalisasi, lanjut Risma, pihaknya akan melakukan demokratisasi sehingga semua warung bisa menjadi E-Warong serta dapat digunakan untuk memenuhi pilihan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM).

“Transparansi penggunaan, harga, dan jenis barang, karena secara langsung akan bisa dilakukan dengan E-Warong dan itu bisa dipantau oleh siapa saja,” ujarnya.

Guna mewujudkan bantuan sosial berkeadilan, Kemensos juga akan melakukan simplifikasi dengan membuka rekening KPM dan proses distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS) serta aktivasi dengan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.

“Harus ada terobosan untuk memangkas sistem yang selama ini. Ada yang protes terlambat dua bulan menerima bantuan sosial, jadi itu yang sedang kita coba diskusikan,” ungkapnya.

Adapun saat ini Kemensos sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan progresnya sudah mencapai 90 persen.

"Saat ini pembenahan data sudah 90 persen. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," ucap Risma.

Risma menyebut nantinya data penerima bansos hingga tingkat RT/RW dan akan lebih transparan, mudah terdeteksi dan bisa dipantau siapa saja.

ANTARA

Baca juga: Polemik 21 Juta Data Ganda Bansos Covid-19, Risma Siap Jelaskan pada DPR