Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp 14,87 Triliun untuk IKN, Bakal Cari Investor Bila Tak Disetujui

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun untuk tahun depan kepada DPR dalam rapat kerja bersama Komisi V, Selasa, 3 Desember 2024. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 14,87 triliun di antaranya diajukan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Setelah ini, kami ajukan ke Badan Anggaran, segala macam,” kata Dody ketika ditemui wartawan usai rapat.

Dari Rp 14,87 triliun yang diajukan untuk IKN, Dody membagi anggaran tersebut ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar. Duit itu bakal ditujukan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Kemudian, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 4.969,63 miliar untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Adapun untuk 2025, anggaran Kementerian PU telah disepakati senilai Rp 110 triliun. Dody mengaku tidak bisa menjamin apakah permohonan tambahan Rp 60,6 triliun bakal disetujui. Namun, menurut dia, saat ini IKN juga sudah memiliki anggaran. “Mungkin tambahan-tambahan yang kira-kira kami akan perlukan lagi,” kata Dody.

Kalaupun permintaan itu tidak disetujui DPR, Dody mengatakan masih ada alternatif lain. “Bisa kami memanggil investor dari luar. Macam-macam, lah,” kata dia.

Hingga Oktober 2024, investasi yang tercatat masuk IKN tercatat senilai Rp 58 triliun. Investasi yang masuk dari 8 tahap groundbreaking itu masih jauh dari target Otorita IKN untuk investasi tahun 2024, yakni Rp 100 triliun.

Terlepas dari isu investasi, keberlanjutan pembangunan sempat dipertanyakan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya usai dilantik di Gedung MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono alias AHY beberapa kalimengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan proyek warisan Presiden Jokowi itu.

Hanya saja, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bakal difokuskan pada penyelesaian infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menyebutnya central for government.

Penyempitan fokus pembangunan ke bidang itu dilakukan karena anggaran harus dibagi-bagi ke sektor lain. “Ini kan selalu dihadapkan pada keterbatasan fiskal kita. Itulah mengapa kami berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munalsub) di Hotel Mulia, Jakarta, Ahad, 1 Desember 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya, AHY juga pernah mengatakan bahwa pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan bujet atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Selebihnya, kita kawal.”

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Prabowo Akan Resmikan 3 Seksi Jalan Tol IKN, Begini Penjelasan Menteri PU