Menteri PU Tepis Isu Ada PHK Pegawai Akibat Pemangkasan Anggaran Rp 81,38 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo buka suara soal isu dirumahkannya belasan ribu pegawai balai Kementerian PU di sejumlah daerah akibat pemangkasan anggaran. Sebelumnya, saat ditanya wartawan ihwal kabar tersebut, Dody tidak memberi banyak penjelasan. “Siapa yang merumahkan? Sopo?” jawab Dody dalam sesi doorstep wawancara di Kementerian PU, Kamis, 13 Februari 2025.

Dody menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu dampak pemangkasan anggaran bagi petugas operasi dan pemeliharaan (OP) melalui sebuah video yang diunggah akun Instagram resmi @kementerianpu pada hari yang sama. Dalam video tersebut, Dody menjelaskan tidak ada petugas OP di Kantor Balai Kementerian PU yang dirumahkan. “Tapi memang kontrak kerjanya habis,” kata Dody. “Teman-teman OP ini memang kami kontrak tahunan, sehingga ada  i kontrak per tahun, tetapi agak sedikit terlambat,” tuturnya dalam video tersebut.

Menurut Dody, kontrak baru biasanya memang selesai pada November-Desember. Namun hingga saat ini belum selesai, bahkan beberapa kontrak di sejumlah balai belum mulai. Dody menyebut alasannya karena masih dalam proses politik anggaran. “Politik anggaran kan selalu bermula dari Kementerian Keuangan dan Pak Presiden, kemudian ke kami. Dari kami minta persetujuan DPR, DPR oke baru kembali lagi ke Menteri Keuangan, baru kemudian bisa efektif efisien,” kata Dody.

Setelah itu, barulah pihak balai berani berkontrak dengan para OP tersebut. Dody memastikan tidak ada PHK terhadap pegawai kontrak. Menurut dia, sampai saat ini para OP masih bekerja. “Karena kalau teman-teman OP tidak kerja, yang susah saya. Karena di beberapa tempat musim tanam sudah dimulai,” kata Dody.

Dody berjanji akan berusaha mempercepat politik anggaran agar perkara ini bisa secepatnya selesai. Ia juga mengklaim telah menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air untuk melanjutkan tanda tangan kontrak kerja para OP. Dody Berjanji akan gaji para petugas OP akan dibayarkan ketika anggaran Kementerian PU sudah ditetapkan dan sudah efektif. “Berarti tinggal kami bayar rapelan,” ucap Dody. “Jadi kalau hari ini ada beberapa teman OP ddan balai yang berkenan tetap melanjutan pekerjaan karena memag itu sangat diperlukan untuk bisa kita meraih swasembaa pangan, kami mengucapkan terima kasih.”

Lebih lanjut, Dody juga menyampaikan permohonan maaf atas persoalan ini. Ia memastikan persoalan anggaran akan segera selesai sehingga gaji para OP yang tertunggak bisa segera dibauarkan. “Saya mohon maaf tapi saya pikir sudah hampir selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, isu 18.000 pekerja di Kementerian PU dirumahkan akibat pemangkasan anggaran ramai dibiacarakan di media sosial X. Dalam sebuah unggahan di akun @raffimulyaa pada Selasa, 12 Februari 2025, disebutkan efisiensi anggaran PU bisa membuat 18 ribu orang dirumahkan.

Dalam postingan tersebut ada foto pegawai yang diberi keterangan beberapa pegawai mulai pamitan karena ada lebih dari 600 orang dirumahkan. Dalam postingan itu juga disampaikan ada sekitar 18 ribu orang di Kementerian Pu di seluruh Indonesia yang dirumahkan. Namun,unggahan tersebut tidak menjelaskan lebih detail ihwal daerah Kantor Balai Kementerian PU yang dimaksud. Isu tersebut mencuat usai anggaran PU dipangkas Rp 81,38 triliun. Adapun dari pagu awal yang ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun, anggaran Kementerian PU tahun ini hanya tersisa Rp 29,57 triliun.

Pilihan editor: Anak Usaha Erajaya Group Bentuk Usaha Patungan Jual Boba Chagee di Indonesia