Momen

Pencurian Ikan
Puluhan Kapal Asing Lolos

Sebanyak 35 kapal asing pencuri ikan dari Taiwan dan Cina terdeteksi radar Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang beroperasi di perairan Arafuru, Papua, tiga pekan lalu. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI Angkatan Laut menangkapi kapal tersebut. Tapi semua kapal yang terdeteksi itu tak bisa ditangkap karena keburu kabur.

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya Freddy Numberi menuntut Presiden Jokowi tegas mencopot pejabat yang mengabaikan kapal asing yang mencuri ikan. "(Kalau) tidak mau menangkap kapal, ya, diganti saja," katanya. Panglima TNI Jenderal Moeldoko berdalih kapal patroli TNI kalah banyak dan kalah cepat dibanding kapal asing. "Kapal asing sama-sama punya radar bahkan lebih canggih," ujarnya. l

BUMN
Sofyan Basir Jadi Bos PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengangkat Sofyan Basir menjadi Direktur Utama PT PLN menggantikan Nur Pamudji yang pensiun. Menteri Negara BUMN Rini Soemarno mengatakan pengangkatan Sofyan karena keberhasilannya saat menjadi Direktur Utama PT Bank BRI.

"Pak Sofyan mampu membuat sistem perbankan BRI sampai seluruh pelosok," katanya Selasa pekan lalu. "Pengalaman ini bisa diterapkan untuk memperkuat PLN." Adapun Sofyan menilai memimpin PLN tidak jauh berbeda dengan BRI. "Luasan kendali dan manajemennya hampir sama," katanya. Dia memprioritaskan peningkatan pendapatan dan menurunkan rasio utang PLN yang mencapai Rp 470 triliun.

Direktur Eksekutif Institute of Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan tugas Sofyan adalah mewujudkan pembangunan listrik 35 ribu megawatt dalam lima tahun ke depan. Sumber listrik baru penting untuk mengatasi perkiraan krisis listrik pada 2017-2018. Saat itu Indonesia diperkirakan kekurangan energi akibat keterlambatan pembangunan pembangkit. "Sofyan harus memikirkan pembebasan lahan, pendanaan, hingga teknologi," katanya.

Kementerian BUMN juga mengangkat Chandra Muhammad Hamzah, mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai Komisaris Utama PLN. Selain itu, tujuh anggota direksi dan dua anggota dewan komisaris dilantik.

Pertambangan
Freeport Didesak Bangun Smelter di Papua

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Raden Sukhyar meminta PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pemurnian (smelter) konsentrat di Papua, selain di Gresik, Jawa Timur. "Kami minta Freeport menyesuaikan dengan perkembangan terakhir," katanya Senin pekan lalu.

Komitmen pembangunan smelter merupakan salah satu syarat agar Freeport bisa segera mengekspor konsentrat. Produksi konsentrat Freeport mencapai 3,2 juta ton per tahun. Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto enggan berkomentar banyak mengenai proses pembangunan smelter.

BBM
Pengalihan Subsidi ke Pertamax Dikaji

Pemerintah mengkaji mensubsidi bahan bakar minyak jenis Pertamax (Ron 92). Rencana ini muncul setelah mendapat masukan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi untuk menghapus impor Premium (Ron 88). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan akan mendiskusikan usul tersebut. "Ini masukan untuk perbaikan," katanya Ahad pekan lalu.

Ketua Tim Reformasi Faisal Basri mengatakan penghentian impor itu karena hitungan besaran subsidi dan proses pengadaan Premium tidak transparan. "Harga Premium yang sebenarnya tidak jelas," ujarnya. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Bambang mengatakan penghentian impor BBM Ron 88 tak bisa langsung dilakukan. Alasannya, kemampuan kilang Pertamina masih rendah.

Lumpur Lapindo
BPK Dilibatkan Menghitung Dana Talangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa kemampuan PT Minarak Lapindo mengembalikan dana talangan kepada korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Dana talangan yang masih terutang sebesar Rp 781 miliar rencananya dibayar pemerintah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono mengatakan dana talangan akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Besaran dana talangan yang dibayarkan dihitung setelah kedua lembaga audit itu memeriksa keuangan Minarak. "Agar dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas keuangan," katanya Jumat dua pekan lalu.

Perpajakan
Harta Gayus Dilelang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berhasil melelang harta rampasan milik terpidana korupsi dan pencucian uang Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Hasil penjualan aset itu mencapai Rp 7,774 miliar. Rinciannya, 31 keping emas senilai Rp 1,4 miliar serta tanah 260 meter persegi dan bangunan 223 meter persegi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, senilai Rp 6,364 miliar.

Proses lelang digelar secara lisan dengan harga yang terus meningkat. Kedua aset milik Gayus itu dilelang atas permintaan Kejaksaan Agung, mengacu pada putusan Mahkamah Agung. "Hasil lelang seluruhnya disetor ke kas negara," kata Tavianto Noegroho, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.