Mundur Digempur Asing-Aseng

Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Solo, Jawa Tengah, awal pekan lalu, berlangsung hangat. Dalam sebuah sesi diskusi pada hari kedua, Selasa pekan lalu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi M. Lutfi meminta Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menolak serta-merta relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. “Sampai kita melihat bagaimana pemerintah merancang pengusaha kecil kita bisa tumbuh menjadi menengah,” kata Lutfi, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pernyataan Lutfi direkam peserta rapat dan salinan rekamannya diperoleh Tempo. Menurut Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Bob Azam, saat itu sedang berlangsung diskusi antara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan peserta rapat. Rosan duduk sebagai moderator. Darmin menjelaskan relaksasi DNI 2018 yang baru saja diumumkan pemerintah.

Dalam paparan itu, Darmin menyatakan pemerintah tetap melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) kendati ada relaksasi Daftar Negatif Investasi. “Pak Darmin bilang, di Undang-Undang UMKM, investasi asing hanya boleh masuk bila modalnya di atas Rp 10 miliar,” ujar Azam.

Polemik relaksasi Daftar Negatif Investasi, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI, meruncing sejak Darmin mengumumkannya pada Jumat tiga pekan lalu. Selain mengatur relaksasi daftar tersebut, paket sebetulnya memuat ihwal perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) dan peningkatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ini adalah tiga upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit).

Pemerintah menilai pelonggaran investasi asing sudah mendesak. Darmin mengungkapkan, banyak sekali sektor usaha yang masih sepi investasi. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi sejak 2016. Dari 101 bidang usaha yang dibuka peluangnya untuk investasi asing, 83 bidang hanya diminati kurang dari 50 persen. “Ada 51 bidang usaha yang tidak ada peminatnya,” ucapnya.

Atas dasar evaluasi itu, juga untuk menggaet modal asing langsung (foreign direct investment), pemerintah menambah panjang daftar usaha yang boleh dimasuki investor asing. Total 54 bidang usaha dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi. Di antara 54 sektor itu, terdapat sektor yang selama ini dicadangkan atau dikhususkan buat UMKM-K.

Sektor industri UMKM-K tersebut adalah pengupasan dan pembersihan umbi-umbian; percetakan kain; kain rajut, khususnya renda; dan warung Internet. Empat sektor itu masuk kelompok A. Adapun satu bidang usaha lain, yaitu perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan Internet, yang masuk kelompok B, direlaksasi persyaratan kemitraannya. Dari sebelumnya harus bermitra, investor tidak perlu menjalin kemitraan lagi untuk berinvestasi di sektor ini.

Dikeluarkannya lima sektor usaha dari DNI inilah yang menjadi perkara. “Banyak orang salah membaca kebijakan ini, karena sebetulnya pemerintah tetap mendukung UMKM-K melalui relaksasi DNI 2018,” tutur Darmin, tiga hari setelah Paket Kebijakan Ekonomi XVI diumumkan. 

Sebagian kalangan sudah kadung menilai relaksasi DNI 2018 sebagai langkah pemerintah membuka selebar-lebarnya pintu masuk bagi investasi asing tanpa memperhatikan investor dalam negeri. Penolak-an datang dari Kadin Indonesia, Himpun-an Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan asosiasi pengusaha lain. Suaranya seragam: menolak relaksasi DNI 2018. 

Relaksasi DNI juga menggelinding menjadi bahan kampanye pemilihan presiden 2019. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, menganggap relaksasi DNI sebagai “wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing”. Dalam keterangan tertulis, empat hari setelah Paket Kebijakan Ekonomi XVI diumumkan, Prabowo mengatakan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat telah memproteksi pasar dan sumber ekonomi mereka. “Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing. Semua boleh masuk, bahkan pekerja kasar juga boleh masuk. Ini luar biasa,” katanya. 

RAPAT Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Solo pekan lalu sebetulnya sudah hangat sejak hari pertama, sehari sebelum Menteri Darmin Nasution tampil. Dalam rapat gabungan, Ketua Dewan Penasihat Kadin Sharif Cicip Sutardjo meledek Rosan- Roeslani. Seorang peserta rapat menyebutkan Cicip menyindir Rosan, yang dirasa lembek dan kurang kritis terhadap relaksasi DNI. “Lu mau jadi menteri, ya?” kata Cicip kepada Rosan.

Cicip mengakui bahwa dia menyindir Rosan. Tapi, menurut dia, ledekan itu hanya canda. Lagi pula, Cicip menambahkan, Rosan dan banyak pengurus Kadin lain saat ini adalah juniornya di Hipmi dulu. “Saya bilang, kalau Jokowi menang, lu dapat kursi menteri. Kalau Prabowo menang, lu juga dapat. Ha-ha-ha…,” ujar politikus Golkar yang juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Rosan saat ini memang berada dalam tim pemenangan calon presiden Joko Widodo. Tapi Rosan juga kawan lama dan rekan bisnis Sandiaga Uno, calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto, pesaing Jokowi.

Seorang pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah dan Kadin tentang relaksasi DNI sebetulnya sudah berlangsung sejak sepekan sebelum rapat pimpinan Kadin di Solo. Bahkan pemerintah sudah bulat memutuskan untuk mengembalikan lima sektor usaha tersebut ke DNI. “Diputuskan dalam sebuah rapat kecil di kantor Sekretariat Negara,” ujar pejabat ini. Rapat antara lain dihadiri Rosan, Darmin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jumat dua pekan lalu, kepada media massa, Rosan mengakui telah bertemu dengan Darmin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM Ngurah Puspayoga, serta Pratikno. Pertemuan itu menyepakati kajian ulang relaksasi DNI dan menunggu masukan Kadin. Saat dimintai konfirmasi ulang apakah pertemuan itu juga memutuskan pengembalian lima sektor usaha ke DNI, Rosan tidak menjawab. Saat dihubungi, Jumat pekan lalu, Rosan mengaku sedang berada di Manila, Filipina.

POLEMIK relaksasi DNI 2018 meredup setelah Presiden Jokowi mengumumkan penolakan terhadap relaksasi yang berkaitan dengan UMKM-K. Sebelum berlaku, relaksasi itu memang harus dimasukkan ke revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Saat menutup Rapimnas Kadin di Solo, Rabu pekan lalu, Jokowi mengatakan keputusan menolak relaksasi itu ia ambil setelah mendapat masukan dari asosiasi pengusaha, seperti Kadin dan Hipmi. “Saya putuskan di tempat ini bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI,” tuturnya.

Malamnya, di Jakarta, Darmin Nasution mengatakan sektor usaha yang dikembalikan lagi ke DNI adalah empat sektor di kelompok A dan satu sektor di kelompok B. Dengan begitu, otomatis investor lima sektor usaha tersebut tetap memerlukan izin Badan Koordinasi Penanaman Modal dan penetapan lokasi sebelum berinvestasi. Dua syarat itulah yang sebetulnya hendak dihapus pemerintah agar investasi lebih mudah, yakni dengan mengeluarkannya dari DNI. “Selebihnya tetap,” kata Darmin di kantornya.

Politikus Golkar dan penyokong Jokowi, Bambang Soesatyo, menyebutkan, bila dibiarkan, relaksasi DNI akan menggerus elektabilitas Jokowi, yang sedang maju kembali dalam pemilihan presiden 2019. “Ini pasti akan mengurangi suara Presiden, mengganggu elektabilitas,” ucapnya di parlemen, Kamis pekan lalu.

KHAIRUL ANAM, AHMAD FAIZ, PUTRI ADITYOWATI, AHMAD RAFIQ (SOLO)