Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengkritik pemerintah yang enggan mengakui adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan PT Sanken Indonesia. Iqbal menilai keengganan menyebut PHK adalah upaya pemerintah menutup-nutupi kebenaran dari publik. "Kalau ada PHK, kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaaan dan Kementerian Koordinator Perekonomian dianggap gagal karena tidak bisa mencegah PHK," ujar Iqbal melalui sambungan telepon pada Senin, 24 Februari 2025. Iqbal menilai ketiga pemimpin di Kementerian tersebut takut akan di-reshuffle dalam Kabinet Merah Putih karena tak mempu menghalau PHK masal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iqbal lalu mencontohkan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang tapi dicegah mati-matian oleh pemerintah dengan dalih mencegah PHK. Menurut Iqbal, para pembantu Presiden Prabowo Subianto itu tak ingin dicopot dari jabatan karena menambah jumlah pengangguran akibat ditutupnya pabrik PT Sanken Indonesia. "Ini mau nutup-nutupin aja Kementerian agar tidak dianggap gagal. Jadi lebih kepada pembohongan publik," kata Iqbal menyimpulkan. Ia juga tidak mempercayai klaim pemerintah yang meyampaikan PT Sanken Indonesia telah berupaya mencarikan 459 karyawan pekerjaan baru di perusahaan sejenis yang menggunakan penanaman modal asing (PMA) dari Jepang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Iqbal, pernyataan Sanken mencarikan tempat kerja baru bagi calon karyawan yang akan dipecat itu adalah kalimat pelipur lara semata. "Itu bohong lah. Mana ada sih dicarikan? Kita mencari kerja sendiri saja susah apalagi mencarikan orang lain? " kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu.
Dengan pemerintah yang tak berani berterus-terang menungkap status tenaga kerja PT Sanken Indonesia, Iqbal menganggap para menteri terkait ingin selamat diri. Menurut Iqbal, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan hingga Menteri Perdagangan tak serius bekerja untuk rakyat. "Itu mau buang badan aja, cari selamat supaya gak di-reshuffle," ucap Iqbal.
Sebelumnya Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ronggolawe Sahuri membantah adanya PHK masal terhadap karyawan PT Sanken Indonesia yang pabriknya akan tutup permanen pada Juni 2025. "Bukan PHK, mereka diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ronggolawe saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Menurut Ronggolawe, PHK bukan istilah yang tepat untuk menyebut kasus yang terjadi pada penghentian operasional pabrik Sanken di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. "Kalau PHK kan sepihak, enggak dapat apa-apa. Ini kan mereka dapat tunjangan" katanya beralasan. Diketahui bahwa total investasi yang telah Sanken gelontorkan sebanyak Rp 49 miliar yang merupakan penanaman modal asing (PMA).
Perusahaan itu telah mengumumkan penutupan produksi sejak Februari 2024. Kemenperin menilai Sanken Indonesia telah beriktikad baik dengan upaya penyelesaian isu ketenagakerjaan. “Kami mendapat laporan perusahaan telah bernegosiasi dengan karyawan untuk penyelesaian pesangon dan hak lainnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.
Setia mengklaim PT Sanken Indonesia telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pekerja dan melobi perusahaan PMA Jepang di sekitar lokasi pabrik untuk dapat menyerap tenaga kerja Sanken Indonesia.
