Pemangkasan Anggaran Besar-besaran, Menteri Pekerjaan Umum Bidik Investasi Rp 544 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti gara-gara keterbatasan anggaran. Ia menyatakan akan mengoptimalkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun.

“Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 10 Februari 2025. “Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien.”

Ia mengatakan untuk periode 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan investasi dari KPBU senilai Rp 544,48 triliun. Target ini mencakup rencana pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. 

Pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan, menjadi prioritas investasi. Dody mengatakan infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi berdampak signifikan pada perekonomian. “Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Dody.

Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2025 sebelumnya ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun. Namun Presiden Prabowo menginstruksikan pemangkasan APBN dan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Buntut kebijakan ini anggaran Kementerian PU untuk tahun ini disunat sebesar Rp 81,38 triliun sehingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun.

Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum secara besar-besaran bisa menimbulkan persoalan. Presiden Prabowo Subianto memang mengatakan akan menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta. Namun, menurut dia, hal itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan karena swasta memperhitungkan keuntungan yang cepat.

“Swasta ingin dapat keuntungan tidak lebih dari lima tahun. Masalahnya, saat pergantian presiden kan mereka tidak tahu bagaimana nasib berikutnya,” kata Nirwono saat dihubungi Tempo pada Selasa, 4 Februari 2025. 

Oleh karena memperhitungkan keuntungan yang cepat, swasta akan pilih-pilih proyek infrastruktur. Walhasil, aspek pemerataan akan menjadi catatan. “Contohnya, disuruh milih membangun tol di Jawa atau Kalimantan, pasti milihnya di Jawa,” kata Nirwono.

Pilihan editor: Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Bisakah Proyek Infrastruktur Diserahkan ke Swasta?