Skenario Lanjutan Pemangkasan Anggaran Rp 750 Triliun

Pada 2015, kontribusi biaya perjalanan dinas terhadap belanja negara sebesar 1,5 persen. Sementara itu, pada 2022, porsinya sudah relatif mengecil karena tersisa di kisaran 0,1 persen. 

Artinya, Kementerian Keuangan berisiko mengutak-atik pos anggaran yang tidak kalah penting untuk memenuhi target Prabowo. "Jadi bukan cuma belanja yang tidak efisien, tapi juga pemangkasan anggaran untuk pelayanan publik," kata Yusuf kepada Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.

Yusuf mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum membatalkan proyek pemeliharaan jalan sepanjang 47 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 563 kilometer setelah anggarannya dipotong atas nama efisiensi.  

Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 saja, ruang gerak pemerintah sudah terbatas. Dari aturan tersebut, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun dari penyisiran belanja yang bukan belanja pegawai dan bantuan sosial. Yusuf khawatir target pemangkasan anggaran yang sampai Rp 750 triliun itu bakal mempengaruhi layanan publik yang lebih luas. 

Di Ombudsman, misalnya. Anggaran lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut semula Rp 255,59 miliar. Namun dananya dipangkas sebesar Rp 91,6 miliar atau 35,84 persen sehingga menjadi Rp 163,99 miliar. 

Sisa pagu Rp 163,99 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 127,25 miliar (atau 49,79 persen), sehingga pagu efektif sebesar Rp 36,74 miliar (14,37 persen). Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menilai dana Rp 36,74 miliar tidak cukup bagi lembaganya untuk menjalankan tugas utamanya. “Penyelesaian laporan masyarakat dan opini pengawasan itu belum ada anggaran yang mencukupi untuk melakukan pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) 2025,” ucap Najih.

Pemangkasan anggaran pada akhirnya dikhawatirkan menyentuh pos-pos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti subsidi, akibat target Prabowo menghemat Rp 750 triliun. Belanja subsidi terhitung cukup tinggi dalam APBN 2025. Alokasi belanja subsidi energi saja mencapai Rp 203 triliun. "Jangan kaget kalau nanti ada pembatasan subsidi BBM sehingga harganya jadi naik dan pengurangan subsidi listrik," ujar peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho. 

Andry juga khawatir akan ada perubahan pada belanja pegawai. Jika pemerintah sampai harus mengurangi pendapatan para pekerja di kementerian dan lembaga, dengan memotong tunjangan ataupun hal lain, dia berharap ada antisipasi untuk menjaga produktivitas para pekerja tersebut. "Yang kita takutkan, justru nanti banyak moral hazard yang tercipta akibat adanya efisiensi ini."

Efeknya juga harus menjadi pertimbangan pemerintah lantaran kebijakan ini bisa mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini berkontribusi 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto (kanan), didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan keterangan pers setelah melaksanakan rapat terbatas perekonomian, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Februari 2025. Tempo/Imam Sukamto

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ruang pemerintah untuk memangkas anggaran sebenarnya besar jika Prabowo bersedia merampingkan lagi kabinetnya. "Kalau ada pemangkasan nomenklatur, bisa banyak yang dihemat," tuturnya. Saat ini Prabowo dibantu 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala badan. Sedangkan presiden-presiden sebelumnya hanya memiliki sekitar 30 menteri.

Jika pemerintah berkukuh menyisir kembali program di kementerian dan lembaga, Bhima berharap kali ini pemerintah lebih spesifik. Setiap instansi memiliki karakteristik belanja yang berbeda sehingga pemangkasan anggaran tak bisa dipukul rata.

Dia mencontohkan kebijakan memotong belanja alat tulis kantor sebesar 50 persen seperti tertuang dalam instruksi presiden yang diteken Prabowo. Buat instansi di daerah pelosok, belanja barang yang satu ini krusial untuk pelayanan publik. Berbeda dengan di pusat yang bisa memanfaatkan digitalisasi. 

Bhima juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema automatic adjustment seperti dalam APBN 2024. Dengan skema ini, pemerintah mengunci sejumlah dana belanja. Namun, saat kementerian atau lembaga menilai ada kebutuhan belanja yang penting, pimpinan mereka bisa mengirim surat rekomendasi untuk mencairkan dana tersebut.

Menurut Bhima, belanja pemerintah yang berkurang tak akan berpengaruh terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. "Karena selama ini juga belanja negara kurang produktif," katanya. Tapi ada faktor lain yang bisa membuat kebijakan pemangkasan anggaran ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya jika penggunaan dana hasil efisiensi ini tak produktif. 

Prabowo menyatakan bakal mengalihkan anggaran hasil pemangkasan buat sejumlah program prioritasnya. Salah satunya pendanaan program makan bergizi gratis. Bhima menilai makan bergizi gratis belum terlihat bisa berkontribusi signifikan menggerakkan roda perekonomian dalam waktu dekat. Rantai pasoknya minim melibatkan swasta. 

Selain itu, tata kelola makan bergizi gratis yang sentralistis punya risiko korupsi yang tinggi. Jika pemerintah menghemat anggaran tanpa bisa meningkatkan produktivitas belanja sekaligus mendorong efisiensi birokrasi dan perizinan, Celios memperkirakan ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen pada tahun ini. 

Hambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi sinyal negatif buat pencapaian target besar Prabowo mendorong ekonomi tumbuh hingga 8 persen. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyatakan, untuk mencapai target pertumbuhan sebesar itu pada 2029, Indonesia membutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi sejak tahun ini.

Pemerintah, kata Piter, perlu belanja untuk menggerakkan ekonomi. "Tapi, kalau pemerintah mengurangi anggaran belanja, sangat sulit bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujarnya. 

Kementerian Keuangan belum berkomentar soal pemangkasan anggaran hingga Rp 750 triliun. Tempo sudah melayangkan permintaan konfirmasi kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro. Namun keduanya tak merespons.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) memberikan keterangan pers mengenai efisiensi anggaran di lingkungan kementerian/lembaga, di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 14 Februari 2025. Antara/Rivan Awal Lingga

Dalam konferensi pers tentang aturan baru devisa hasil ekspor (DHE) di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin, 17 Februari 2025, Sri Mulyani tak berkenan menjawab saat ditanya tentang rencana Prabowo meraup Rp 750 triliun. "Karena konferensi persnya mengenai DHE, jadi (saya jawab) mengenai DHE saja. Tapi saya paham pertanyaan Anda," ucapnya. Ditanya lagi setelah acara, Sri Mulyani tetap bungkam. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemangkasan anggaran tidak dilakukan pada kebutuhan dasar pegawai atau pelayanan publik. Pemangkasan anggaran dilakukan untuk seremonial kantor, seminar luar negeri, dan agenda akhir tahun yang dipandang publik menghabiskan anggaran.

“Banyak informasi seolah-olah efisiensi dilakukan pada kebutuhan dasar pegawai atau layanan publik. Padahal yang jelas merupakan ‘lemak’ itu seperti seremonial kantor hingga seminar luar negeri,” kata Hasan dalam keterangannya pada Kamis, 13 Februari 2025. ●

Nabila Azzahra dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.