Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Digarap Bersama Otorita IKN, Menteri PU: Kami Kebagian Gambar

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan sisa proyek Kementerian PU di IKN akan diselesaikan. Saat ini, ia juga tengah membantu penyelesaian desain ulang gedung legislatif-yudikatif di IKN.

25 Februari 2025 | 21.29 WIB

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) dan Menteri Pekerja Umum Dody Hanggodo memberikan keterangan setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Februari 2025. Tempo/Imam Sukamto
Perbesar
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) dan Menteri Pekerja Umum Dody Hanggodo memberikan keterangan setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Februari 2025. Tempo/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo memastikan sisa pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diselesaikan kementeriannya. Namun untuk proyek selanjutnya, seperti pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, Otorita IKN yang akan mengerjakan pembangunannya.

“Untuk legislatif dan yudikatif, kami cuma kebagian desain eksterior dan interior. Fisiknya dikerjakan Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono),” kata Dody Hanggodo dalam rapat bersama Komite II DPD RI pada Senin, 24 Februari 2025, dikutip dari YouTube DPD RI. “Kami cuma kebagian gambar.”

Tim desain final desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN dipimpin Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Semula, Dody Hanggodo berujar, pemerintah akan melakukan studi banding desain gedung ke tiga negara, yakni Mesir, Turki, dan India. Namun karena ada  pemangkasan anggaran, rencana tersebut diurungkan. Adapun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang semula Rp 110,95 triliun hanya tersisa Rp 50,48 triliun setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Karena keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu dilakukan,” kata Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jumat, 21 Februari 2025. “Bisa dilihat dari Google.

Konsep desain baru gedung legislatif dan yudikatif di IKN telah dibahass Kementerian PU bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sebelumnya, revisi dari konsep awal juga sudah disampaikan tetapi masih ada sejumlah poin arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Misalnya, ruang sidang paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Diana mengatakan beberapa alternatif telah disiapkan, terutama terkait dengan penyesuaian bentuk atap. Begitu pula dengan arahan kepala negara agar kawasan entrance atau lobi dilengkapi dengan galeri atau museum. “Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran,” kata dia.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Keluarkan PMK Baru Barang Kiriman, Bagaimana Perubahan Tarif Bea Masuknya?

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus