Pembangunan Jalan Tol Baru Disetop

Perbesar

Sirip dari tol Trans-Sumatra ruas Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan, seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Riau, 31 Mei 2024. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum menghentikan pembangunan proyek infrastruktur tak prioritas.
Prabowo ingin fokus pada swasembada pangan dan energi untuk ketahanan nasional.
Penghentian pembangunan jalan tol berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah dan nasional.

MENJELANG 2025, Kabinet Merah Putih melakukan sejumlah penyesuaian anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum menghentikan sementara pembangunan proyek infrastruktur besar baru yang tidak masuk prioritas. Salah satunya proyek pembangunan jalan tol baru.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, menegaskan hanya proyek pembangunan jalan tol baru yang dihentikan sementara. Pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

Proyek-proyek tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KTPS/M/ 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2024. "Beberapa (pembangunan) ruas jalan tol yang ada dalam perencanaan tersebut, yang belum berproses pengkajian ataupun pelelangannya, belum menjadi prioritas tahun depan," ujar Sony kepada Tempo, Senin, 23 Desember 2024.

Baca:

Tarif Jalan Tol Naik, Pelayanan Dipertanyakan

Pembangunan jalan tol yang akan disetop sementara antara lain jalan tol Puncak dan jalan tol Kulonprogo-Cilacap. Sony mengatakan hingga kini Prabowo belum memberikan instruksi ihwal proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, pembangunan jalan tol baru akan dilaksanakan jika ada arahan dari Menteri Pekerjaan Umum atau instruksi langsung dari Presiden.

Selain itu, pembangunan proyek tol baru bisa berjalan jika memang ada investor swasta yang berminat menggarapnya. Dosen teknik sipil Institut Teknologi Bandung itu menuturkan pembangunan jalan tol Puncak berpeluang dilanjutkan dengan prakarsa badan usaha atau swasta.

Pengkajian proyek tersebut juga akan dilakukan oleh badan usaha, kemudian dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Jika sudah terjadi kesepakatan, tutur Sony, proses tahapan pelelangan akan dilaksanakan oleh BPJT.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun pengkajian proyek pembangunan jalan tol Kulonprogo-Cilacap belum dilakukan. Tapi, Sony membeberkan, sambungan ke Cilacap, yaitu jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, sudah dalam tahap akan dilelang ulang sehingga dipastikan prosesnya berjalan terus. Namun pengkajian ulang baru dilakukan untuk ruas Gedebage-Tasik atau hanya sampai Garut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sedangkan sambungan lain, yaitu jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, sudah berkontrak dan sedang dalam proses konstruksi. Segmen Kartasura-Klaten juga sudah beroperasi. Sementara itu, ruas Klaten-Prambanan dioperasikan fungsional saat periode Natal dan tahun baru 2025.

BPJT mencatat total panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 3.020,49 kilometer. Jalan tol yang dibangun tersebar di beberapa wilayah, yaitu 1.830,2 kilometer di Pulau Jawa; 1.021,5 kilometer di Sumatera; serta sisanya di Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hingga akhir 2024, sejumlah proyek jalan tol masih dalam berbagai tahap pengerjaan, meliputi tiga ruas yang sedang dalam konstruksi penuh, 18 ruas dalam pengerjaan pada beberapa segmen, serta 22 ruas yang telah berkontrak tapi masih dalam proses pembebasan lahan atau penyusunan rancangan teknis detail. Selain itu, terdapat 21 ruas jalan tol yang masih dalam tahap pengkajian awal, terdiri atas 11 ruas yang diinisiasi oleh pemerintah dan 10 ruas yang diusulkan oleh badan usaha atau swasta.

Pemerintah menegaskan pentingnya menghindari proyek-proyek bersifat mercusuar, yang lebih mengedepankan kemegahan daripada manfaat konkret bagi masyarakat. Sebagai gantinya, fokus utama diarahkan pada swasembada pangan dan energi, yang dianggap sebagai fondasi penting untuk ketahanan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, proyek pembangunan jalan tol yang sedang dalam tahap pengkajian akan dilanjutkan. Apabila pengkajian sudah selesai, kementeriannya bakal melaporkan kepada Prabowo. Dengan demikian, kepala negara yang akan memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.

Rachman berpandangan, Prabowo sedang mempertimbangkan kapasitas fiskal ihwal kelanjutan proyek jalan tol baru yang masih dalam tahap pengkajian. Kebijakan penghentian sementara ini tidak hanya bertujuan mengelola anggaran secara efisien, tapi juga memastikan proyek-proyek yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas nasional.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur besar ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani baru akan mencairkannya sampai antarkementerian duduk bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mensinkronisasi program kerja.

Kebijakan Sri Mulyani ini, kata Dody, didasarkan pada arahan Prabowo. Dia tidak mengetahui hingga kapan Sri Mulyani menahan anggaran proyek infrastruktur. "Sehingga pembangunan yang besar, seperti membangun bendungan, sementara kami stop dulu. Apa yang ada kami maksimalkan, kami efektifkan untuk bisa 100 persen mendukung ketahanan pangan,” ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta, 18 November 2024.

Dengan anggaran yang terbatas, Dody mengatakan, pemerintah akan berfokus pada program Asta Cita, yakni membangun infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi. Untuk ketahanan pangan, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum bakal mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, seperti 259 bendungan untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2025 dipatok sebesar Rp 116 triliun. Namun ada anggaran yang bakal dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Musababnya, urusan perumahan masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ketika anggaran diketok di DPR. Namun Prabowo, yang resmi menjabat mulai 20 Oktober 2024, memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.

Jalan tol segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, 17 Desember 2024. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai proyek infrastruktur besar, termasuk beberapa jalan tol, layak dihentikan. Namun ia menekankan penghentikan proyek infrastruktur perlu disertai evaluasi mendalam. "Ini untuk melihat urgensi dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut, apakah signifikan atau tidak ke ekonomi," tutur Nailul.

Terlebih, menurut Nailul, ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif kepada beberapa badan usaha milik negara karya dan kontraktor. Terlepas dari masalah di atas, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu realokasi anggaran.

Anggaran 2025 berfokus pada program cepat yang dijanjikan Prabowo-Gibran pada masa kampanye, seperti makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis memakan anggaran hingga Rp 71 triliun pada 2025.

Ada pula program 3 juta rumah, yaitu penyediaan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan, per tahun. Satuan Tugas Perumahan menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan 3 juta rumah bersubsidi ini sebesar Rp 53,6 triliun, sementara anggaran yang tersedia pada 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Karena itu, keterlibatan swasta dan badan usaha milik negara dibutuhkan untuk program 3 juta rumah tersebut.

Menurut Nailul, program-program yang dijanjikan Prabowo tersebut membutuhkan dana besar sehingga anggaran berpotensi membengkak pada tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal.

Kendati demikian, Nailul tak menampik penghentian pembangunan jalan tol akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah dan nasional dalam jangka pendek. Sebab, tidak ada aktivitas ekonomi dari pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan di daerah. Artinya, perputaran uang akan terhambat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi untuk menentukan apakah proyek tersebut mampu menopang perekonomian dalam jangka panjang.

Evaluasi proyek infrastruktur juga menjadi sorotan ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menjelaskan bahwa penundaan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, pernah terjadi sebelumnya. Penundaan ini memberi pemerintah peluang untuk mengevaluasi apakah pembangunan jalan tol yang direncanakan perlu dilanjutkan atau tidak.

Yusuf berujar, pemerintah perlu mengevaluasi target yang ingin dicapai dari pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini dapat diukur dari konektivitas yang sudah ada serta mengkaji peluang yang bisa tercipta jika pembangunan dilanjutkan. Dampak jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional juga perlu dianalisis dalam jangka panjang. Terutama jika jalan tol terkoneksi dengan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri.

Meskipun ada beberapa daerah yang masih membutuhkan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas, pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera sudah relatif terhubung dengan baik melalui jaringan jalan tol. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kebutuhan daerah yang belum terhubung secara memadai. ●