Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Pembayaran Mitra Makan Bergizi Gratis Diupayakan Tak Pakai Sistem Reimburse per Februari 2025

Hingga kini program Makan Bergizi Gratis sudah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah terlibat.

26 Januari 2025 | 05.49 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tiba untuk mengikuti rapat terbatas membahas pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan insiden keracunan di SDN Dukuh 3 Sukoharjo, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Januari 2025. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mengupayakan agar pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Februari mendatang tak lagi menggunakan mekanisme reimburse.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Sabtu, 25 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ditemui Rampinas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Jakarta, Dadan menjelaskan anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu. Adapun program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Hal itu yang kemudian menyebabkan pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah. “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” tutur Dadan.

Hingga kini program MBG sudah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Ia lalu membeberkan tahapan program MBG tersebut. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Berikutnya, pada April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah itu bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat berjumlah 82,9 juta orang itu, kata Dadan, tambahan anggaran Rp 100 triliun diusulkan. Semula, pemerintah menyebutkan target itu bakal dipenuhi pada akhir tahun 2025, namun belakangan Presiden Prabowo meminta program itu dipercepat sehingga seluruh target tercapai per September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya," tutur Dadan. BGN akhirnya menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran Rp 100 triliun untuk bisa mempercepat pencapaian target tersebut.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus