Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jabatan (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan terdapat 1,3 juta permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Dari total tersebut, Kementerian P2MI menargetkan bisa memberangkatkan hingga 425 ribu pekerja migran di 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 297 ribu," ujarnya alam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Perlindungan Pekerja Migran bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Garuda Indonesia di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karding menjelaskan, permintaan tersebut berasal dari berbagai macam negara seperti Jepang, Saudi Arabia, dan Taiwan. Terdapat setidaknya 1.000 jenis pekerjaan yang ditawarkan. Hanya saja, kata dia, banyak tenaga kerja Indonesia yang belum memenuhi kriteria sehingga yang baru bisa terkirim 20 persennya saja. Di antaranya adalah skill, kemampuan berbahasa, ketahanan mental, dan etos kerja.
Dari dari 20 persen itu, sebanyak 80 persen di antaranya adalah domestic worker atau atau asisten rumah tangga. Sehingga pemerintaha berencana melakukan pelatihan yang masif untuk menaikkan komposisi tersebut menjadi hanya 60 atau 70 persen. "Jadi mereka yang memiliki skill bertambah 10-20 persen," kata dia.
Alasan lain pemerintah meningkatkan jumlah pekerja migran adalah untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, semakin banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin bertambah pula pendapatan negara. Tahun lalu saja, kata dia, pemasukan negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) mencapai sekitar Rp251 triliun. "Nomor 2 terbesar setelah minyak dan gas (migas)," katanya.
Selanjutnya KP2MI bekerja sama dengan BUMN dan Garuda Indonesia untuk menggencarkan promosi. Nantinya, semua sektor tranfortasi milik BUMN dari mulai penerbangan, kereta, hingga pelabuhan akan memasang iklan terkait tawaran kerja migran Indonesia. Sedangkan Garuda Indonesia akan menjadi perusahaan penerbangan utama yang digunakan pemerintah setiap kali memberangkatkan pekerja.
"Oleh karena itu kami mau mengunakan seluruh pejabat kami dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk pakai Garuda saja," kata dia.