Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) menilai Kementerian Perdagangan atau Kemendag telah tebang pilih dalam memberikan izin impor bawang putih. Karena itu, Pusbarindo menyatakan bakal menggugat Kemendag.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Pusbarindo Reinhard Antonius Batubara mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat tiga kali ke Kemendag untuk meminta penjelasan terkait izin impor ini. Namun, hingga kini tidak ada komunikasi dari kementerian perihal surat tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Regulasi sudah clear. Kita secara administratif juga sudah clear. Persyaratan diikuti semua. Ya memang kan keputusan mengeluarkan izin ada di kementerian jadi kita pun sudah bertanya menyurati sekali dua kali tiga kali tidak ada respons," kata Reinhard dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Mei 2023.
Reinhard pun menyayangkan hingga saat ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belum memberikan penjelasan hanya 35 importir saja yang mendapatkan izin impor bawang putih.
Adapun Pusbarindo mengklaim sudah mengajukan izin impor sejak Februari 2023. Hanya saja, kata Reinhard, hingga saat ini realisasinya belum dikeluarkan oleh pemerintah.
Di sisi lain, ia berujar pihak asosiasi juga sudah melakukan wajib tanam 5 persen dari kuota yang ditentukan selama ini. Hanya saja, tuturnya, pada tahun ini wajib tanam juga belum bisa dilakukan karena pemerintah belum memberikan izin.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aryo Dharma Pala menilai pemerintah selama ini tak terbuka perihal kuota impor per tahunnya.
Terlebih, Indonesia memang membutuhkan impor bawang putih karena produktifitas dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak impor, harga di pasaran bisa naik.
Menurut Aryo, tidak transparannya kuota impor bawang putih adalah penyebab persoalan ini. Sehingga, seringkali realisasi impor tak mencapai target dan tak mampu mengendalikan harga jual di pasar.
"Kuncinya memang harus transparan siapa yang mendapatkan kuota bisa impor dan berapa itu harus dibuka," ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
